DetailNews.id, Bolmong – Optimalisasi penerimaan pajak menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow di tahun 2026. Melalui penyerahan dokumen PBB-P2, pemerintah daerah mendorong percepatan pendataan hingga penagihan pajak di seluruh wilayah.
Penyerahan dokumen tersebut berlangsung di Aula Kantor Camat Lolak dan difasilitasi oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bolaang Mongondow. Kegiatan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Bolmong Abdullah Mokoginta, S.H., M.Si., Camat Lolak, perangkat desa, kolektor pajak, serta jajaran Staf Khusus Bupati.
Dokumen SPPT, DHKP, dan STTS PBB-P2 yang diserahkan menjadi dasar bagi pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta petugas pemungut pajak dalam melakukan pendataan dan proses penagihan kepada wajib pajak di masing-masing wilayah.
Dalam sambutannya, Bupati Yusra Alhabsyi menegaskan bahwa pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Menurutnya, pembayaran pajak bukan hanya kewajiban administratif masyarakat, tetapi juga bentuk kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.
“Pajak yang dibayarkan masyarakat bukan semata-mata kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk partisipasi nyata dalam pembangunan daerah. Setiap rupiah yang masuk akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai program kesejahteraan lainnya,” ujar Yusra.
Ia meminta pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan para kolektor pajak agar berperan aktif dalam mendistribusikan SPPT kepada masyarakat serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu.
Bupati menekankan, pencapaian target PBB-P2 tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi membutuhkan dukungan dan kesadaran seluruh masyarakat.
“Kami berharap dokumen yang hari ini diserahkan dapat segera didistribusikan kepada wajib pajak. Mari kita bangun kesadaran bersama bahwa pajak adalah instrumen utama untuk mempercepat pembangunan Bolaang Mongondow yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera,” katanya.
Lebih lanjut, Yusra menyampaikan bahwa peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak akan berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program prioritas.
Sementara itu, BKD Kabupaten Bolaang Mongondow menyebutkan distribusi SPPT, DHKP, dan STTS PBB-P2 akan dilakukan secara bertahap di seluruh kecamatan. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak sekaligus mencapai target penerimaan PBB-P2 Tahun 2026.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berharap sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, desa, dan masyarakat semakin kuat dalam membangun kesadaran perpajakan serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Peliput : Dayat
