DetailNews.id, Tarakan – Hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelayanan kesehatan di RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan mengungkap sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan. Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, menyoroti persoalan sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan hingga kesiapan sarana dan prasarana rumah sakit.
Supa’ad mengatakan, berdasarkan pemaparan Plt Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK, salah satu kendala utama yang masih dihadapi rumah sakit adalah keterbatasan dokter konsultan untuk mendukung pelayanan kesehatan tertentu.
“Kalau kita melihat paparan dari Plt Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK tadi, ada beberapa persoalan utama yang menjadi perhatian. Pertama adalah masalah SDM, masih ada beberapa dokter konsultan yang belum tersedia,” ujarnya usai kegiatan monev, Kamis (9/7/2026).
Menurutnya, upaya rumah sakit menyekolahkan sejumlah dokter untuk meningkatkan kompetensi menjadi dokter spesialis maupun subspesialis merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di masa mendatang.
Selain persoalan SDM, Supa’ad juga menyoroti kesiapan infrastruktur pendukung, terutama pembangunan bunker yang menjadi syarat utama penempatan alat radioterapi dan kedokteran nuklir bantuan dari Kementerian Kesehatan.
Ia menjelaskan, tanpa adanya bunker tersebut, bantuan alat kesehatan dari pemerintah pusat belum dapat direalisasikan ke RSUD dr. H. Jusuf SK.
“Kalau bunker ini belum ada, bantuan alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan tidak bisa diberikan. Padahal dampaknya besar terhadap pengembangan layanan rumah sakit,” katanya.
Karena itu, Supa’ad mendorong manajemen RSUD dr. H. Jusuf SK segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kaltara, termasuk Unit Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas), Sekretaris Provinsi, hingga Gubernur agar pembangunan bunker dapat dipercepat.
Ia juga menyarankan agar opsi pengadaan melalui e-katalog konstruksi dapat dipertimbangkan apabila proses lelang melalui LPSE menghadapi kendala waktu.
Selain fasilitas, Supa’ad turut menyoroti pelayanan administrasi BPJS Kesehatan, khususnya di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Ia menilai proses administrasi jangan sampai mengganggu fokus tenaga medis dalam memberikan pelayanan kepada pasien.
“Dokter jangan sampai disibukkan dengan urusan administrasi. Tugas dokter adalah menangani pasien. Karena itu saya mengusulkan ada petugas BPJS yang standby sehingga persoalan administrasi bisa langsung diselesaikan,” tegasnya.
Ia mengusulkan agar BPJS Kesehatan dapat menempatkan petugas administrasi di rumah sakit selama 24 jam, sehingga kendala administrasi pasien dapat segera ditangani tanpa menghambat pelayanan medis.
Dalam kesempatan tersebut, Supa’ad juga mencermati kondisi alat CT Scan RSUD dr. H. Jusuf SK yang saat ini mengalami kerusakan dan sedang dalam proses perbaikan.
Menurutnya, pemeliharaan alat kesehatan harus menjadi perhatian serius karena membutuhkan biaya besar agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Ia mengakui keterbatasan ruang fiskal daerah menjadi salah satu tantangan dalam memenuhi seluruh kebutuhan rumah sakit. Namun, ia mendorong agar RSUD dr. H. Jusuf SK terus mengoptimalkan dukungan dari Kementerian Kesehatan, selain memanfaatkan skema pendanaan melalui BLUD maupun APBD.
“Kami ingin semua pihak duduk bersama mencari solusi. Jangan saling menyalahkan, tetapi bersama-sama menyelesaikan persoalan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin baik,” pungkasnya.
Peliput: Raden
