DetailNews.id, Bitung – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar Pencatatan Perkawinan Massal dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) Ke-33 dan Hari Kependudukan Sedunia Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Selasa (21/7/2026), dihadiri langsung Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus bersama para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, termasuk Wali Kota Bitung Hengky Honandar, SE.
Pencatatan perkawinan massal tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum kepada pasangan suami istri yang belum memiliki dokumen perkawinan resmi. Selain itu, program ini juga bertujuan memperkuat ketahanan keluarga serta meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Sulawesi Utara.
Dalam kegiatan tersebut, kepala daerah bersama jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dari seluruh kabupaten dan kota melakukan pendampingan serta pencatatan administrasi bagi para peserta.
Wali Kota Bitung Hengky Honandar menegaskan bahwa legalitas perkawinan merupakan fondasi penting dalam membangun keluarga yang kuat dan terlindungi secara hukum.
“Pencatatan perkawinan bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi merupakan bentuk perlindungan negara terhadap keluarga. Dengan dokumen yang sah, hak-hak suami, istri, dan terutama anak dapat terlindungi secara hukum,” ujar Hengky Honandar.
Ia mengatakan Pemerintah Kota Bitung terus berkomitmen meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan sebagai bagian dari pelayanan publik yang berkualitas.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Kota Bitung untuk memastikan setiap peristiwa penting dalam kehidupan, mulai dari kelahiran, perkawinan hingga kematian, tercatat secara resmi. Tertib administrasi kependudukan akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh berbagai layanan pemerintah,” katanya.
Menurut Hengky, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi faktor penting dalam memperluas akses pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
“Kami mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang menghadirkan pelayanan pencatatan perkawinan secara massal. Program seperti ini sangat membantu masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan keluarga sebagai pondasi pembangunan daerah,” tambahnya.
Momentum peringatan Hari Keluarga Nasional dan Hari Kependudukan Sedunia, lanjut Hengky, menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah harus dimulai dari keluarga yang memiliki kepastian hukum, sejahtera, dan berkualitas.
Kehadiran Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus bersama para kepala daerah dalam kegiatan tersebut menjadi simbol komitmen bersama untuk memperkuat pelayanan administrasi kependudukan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan institusi keluarga di Sulawesi Utara.
Peliput : ical
