DetailNews.id, Tarakan – Transformasi digital dalam layanan publik di Kalimantan Utara (Kaltara) terus menunjukkan perkembangan positif. Bank Indonesia (BI) mencatat mayoritas pembayaran retribusi di pelabuhan kini telah beralih ke sistem non-tunai, dengan 64 persen transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kaltara, Agus Taufik, mengatakan digitalisasi pembayaran retribusi kepelabuhanan mengalami lonjakan signifikan. Jika sebelumnya seluruh transaksi dilakukan secara tunai, kini masyarakat semakin terbiasa memanfaatkan kanal pembayaran digital.
“Digitalisasi retribusi kepelabuhanan di provinsi meningkat dari semula 100 persen tunai menjadi saat ini 64 persen menggunakan QRIS dan 36 persen melalui transfer atau teller,” ujar Agus usai Soft Launching Pelabuhan Malinau Siap QRIS di Pelabuhan Malinau, Selasa (21/7/2026).
Menurutnya, penerapan QRIS merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia mendorong sistem pembayaran yang CEMUMUAH (cepat, mudah, murah, aman, dan handal), sekaligus mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Dengan hadirnya layanan QRIS di Pelabuhan Malinau, masyarakat kini dapat membayar tiket speedboat maupun retribusi daerah secara non-tunai. Selain mempercepat pelayanan, sistem tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan penerimaan daerah.
Agus menilai capaian tersebut menjadi bukti kuat komitmen pemerintah daerah dalam mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor retribusi.
Ia turut mengapresiasi sinergi Pemerintah Kabupaten Malinau, Dinas Perhubungan, serta perbankan yang berhasil menghadirkan layanan pembayaran digital di sektor transportasi.
Tak hanya di pelabuhan, tren penggunaan pembayaran non-tunai juga terus meningkat pada berbagai layanan publik di Kaltara.
“Berdasarkan data yang kami peroleh se-Kalimantan Utara, di sektor-sektor publik yang tadinya 100 persen secara tunai pembayaran, sekarang sekitar 65 persen sudah menggunakan transaksi QRIS. Sisanya 35 persen melakukan pembayaran melalui teller atau ATM,” ungkapnya.
Menurut Agus, tingginya penggunaan QRIS menunjukkan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital. Di sisi lain, pemerintah daerah juga dinilai semakin siap menghadirkan layanan publik yang modern, efisien, dan berbasis teknologi.
Ia menambahkan, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Malinau saat ini telah mencapai kategori Digital, yang merupakan level tertinggi dalam penilaian elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Meski penggunaan QRIS terus meningkat, BI tetap menyediakan berbagai pilihan kanal pembayaran agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Warga yang lebih nyaman menggunakan teller bank atau ATM tetap dapat bertransaksi melalui metode tersebut, sementara pengguna ponsel semakin dimudahkan dengan pembayaran menggunakan QRIS.
Peliput: Raden
