DetailNews.id, Tarakan – Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum., menegaskan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di wilayah perbatasan tidak bisa hanya menjadi tugas pemerintah. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan, dunia pendidikan, hingga komunitas harus terlibat membangun budaya migrasi yang aman, legal, dan bermartabat.
Hal itu disampaikan Zainal saat membuka Rapat Pimpinan Wilayah I Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Utara yang dirangkaikan dengan Dialog Literasi Hukum dan Seminar Gerakan Nasional Migran Aman di Auditorium Gentamu BPK Perwakilan Kaltara, Tarakan, Kamis (30/7/2026).
Dalam sambutannya, Zainal menyampaikan apresiasi kepada Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla yang hadir langsung di Kaltara.
Ia menilai kehadiran pemerintah pusat menunjukkan perhatian serius terhadap penguatan pelindungan pekerja migran, terutama di wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Menteri beserta rombongan. Kehadiran beliau merupakan kehormatan sekaligus bentuk perhatian pemerintah terhadap pembangunan sumber daya manusia dan pelindungan pekerja migran di wilayah perbatasan,” katanya.
Zainal juga mengapresiasi Pemuda Muhammadiyah Kaltara yang tidak hanya melakukan konsolidasi organisasi melalui Rapimwil, tetapi juga menghadirkan ruang dialog mengenai isu strategis pekerja migran.
Menurutnya, organisasi kepemudaan memiliki posisi penting dalam pembangunan daerah.
“Kami memandang Pemuda Muhammadiyah sebagai mitra strategis pemerintah. Selama ini organisasi ini telah memberikan kontribusi nyata melalui pendidikan, dakwah, pemberdayaan masyarakat hingga kegiatan sosial dan kemanusiaan,” ujarnya.
Ia menjelaskan Kalimantan Utara kini tengah memasuki fase pembangunan yang sangat menentukan. Berbagai investasi strategis terus berkembang, termasuk pembangunan kawasan industri hijau, penguatan wilayah perbatasan serta peningkatan konektivitas antarwilayah.
Karena itu, pembangunan membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, berintegritas dan memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat.
“Organisasi kepemudaan memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial,” katanya.
Zainal juga menyoroti pentingnya literasi hukum bagi masyarakat, terutama terkait penempatan pekerja migran. Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Kaltara menjadi salah satu wilayah strategis dalam mobilitas pekerja migran Indonesia.
“Kita harus terus meningkatkan edukasi masyarakat, memperkuat tata kelola migrasi yang aman, legal dan bermartabat. Perlindungan pekerja migran bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi aktif organisasi masyarakat, dunia pendidikan dan generasi muda,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Zainal berharap Rapimwil I Pemuda Muhammadiyah mampu menghasilkan rekomendasi yang visioner sekaligus memperkuat kolaborasi antara organisasi, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Saya yakin Pemuda Muhammadiyah akan terus menjadi bagian penting dalam menciptakan generasi unggul, berdaya saing dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, daerah dan bangsa,” pungkasnya.
Peliput: Raden
