DetailNews.id, Bolmong – Bupati Bolaang Mongondow, Yusra Alhabsyi, mengambil langkah cepat menyikapi keluhan masyarakat terkait kenaikan status desil sosial-ekonomi yang berdampak pada akses sebagian warga terhadap program bantuan pemerintah. Pemkab Bolmong memperkuat koordinasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jumat (04/09/2026).
Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan yang digelar di Lolak dengan tujuan mencari solusi atas berbagai aduan masyarakat sekaligus memastikan proses validasi data sosial-ekonomi berjalan lebih akurat dan tepat sasaran.
Pertemuan tersebut dihadiri Bupati Yusra Alhabsyi, Sekretaris Daerah Abdullah Mokoginta, Kepala Dinas Sosial, serta perwakilan BPS Bolaang Mongondow, yakni Kasubag Umum Furqon dan Pejabat Fungsional Statistika Pertama Meilisa.
Dalam pertemuan itu, Pemkab Bolmong berkomitmen membuka akses pengaduan yang lebih luas bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan maupun mempertanyakan perubahan status desil mereka.
Sebelumnya, BPS telah menyediakan layanan pengaduan melalui aplikasi, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) melalui operator desa, serta layanan tatap muka di Kantor BPS Bolaang Mongondow.
Namun, mengingat luas wilayah dan kondisi geografis Kabupaten Bolaang Mongondow, tidak semua masyarakat dapat dengan mudah mendatangi Kantor BPS. Karena itu, pemerintah daerah akan memperkuat layanan pengaduan dengan melibatkan Dinas Sosial dan BKKBN.
Petugas khusus nantinya akan turun langsung ke lapangan untuk menerima dan mendengarkan keluhan masyarakat. Petugas juga akan melakukan pelacakan atau tracking untuk mengetahui faktor yang menyebabkan perubahan status desil, khususnya terhadap masyarakat rentan yang membutuhkan bantuan pemerintah.
Selain memperluas layanan pengaduan, Pemkab Bolmong akan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai sejumlah faktor yang dapat memengaruhi perubahan status desil sosial-ekonomi.
Dalam evaluasi yang dilakukan, beberapa faktor yang disebut dapat memengaruhi kenaikan desil antara lain aktivitas transaksi rekening tabungan yang dinilai melebihi batas kewajaran, penggunaan NIK dalam aktivitas judi online, pinjaman online maupun fasilitas kredit perbankan lainnya, serta peningkatan beban pemakaian listrik.
Pemkab Bolmong berharap penguatan layanan pengaduan dan sosialisasi tersebut dapat membantu masyarakat memahami proses pemutakhiran data sosial-ekonomi sekaligus memberikan ruang untuk melakukan klarifikasi apabila terdapat data yang perlu ditindaklanjuti.
Bupati Yusra Alhabsyi menegaskan pentingnya memastikan data sosial masyarakat semakin akurat agar program bantuan pemerintah dapat disalurkan secara adil dan tepat sasaran kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
Dengan sinergi lintas instansi tersebut, Pemkab Bolmong berkomitmen terus memberikan pelayanan yang responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya menyangkut data dan akses terhadap program kesejahteraan sosial.
Peliput : Dayat
