DetailNews.id, Nunukan – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara memperkuat kedaulatan Rupiah di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia melalui Ekspedisi Rupiah Perbatasan (ERP) 2026 di Kecamatan Sebuku dan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, pada 28–30 September 2026. Tak hanya menyediakan layanan penukaran uang layak edar, kegiatan ini juga diisi edukasi mengenai pencegahan peredaran uang palsu, keamanan transaksi digital, hingga literasi keuangan masyarakat.
Ekspedisi tersebut merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam memastikan masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T) mendapatkan akses layanan kas sekaligus meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara.
Kepala KPwBI Kaltara, Agus Taufik, mengatakan Rupiah bukan sekadar alat pembayaran, melainkan simbol kedaulatan negara yang harus dijaga bersama, terutama di kawasan perbatasan.
“Rupiah bukan sekadar alat pembayaran, tetapi juga simbol kedaulatan negara. Melalui Ekspedisi Rupiah Perbatasan ini, Bank Indonesia memastikan masyarakat perbatasan memperoleh akses terhadap uang Rupiah yang layak edar, sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah, penggunaan sistem pembayaran digital yang aman, serta kewaspadaan terhadap peredaran uang palsu,” ujar Agus.
Menurutnya, sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL), dan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) menjadi bagian penting dalam memperkuat kedaulatan Rupiah sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Pelaksanaan ERP 2026 melibatkan Pemerintah Kabupaten Nunukan, BOTASUPAL Kalimantan Utara yang terdiri atas Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) dan Kejaksaan, serta Satgas Pamtas Indonesia–Malaysia.
Dalam kegiatan tersebut, BOTASUPAL memberikan edukasi mengenai ciri-ciri keaslian uang Rupiah, aspek hukum tindak pidana pemalsuan uang, serta peran masyarakat dalam mencegah dan melaporkan indikasi peredaran uang palsu.
Keterlibatan BINDA dan Kejaksaan dalam edukasi ini menjadi bagian dari sinergi lintas instansi untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap kejahatan pemalsuan uang, termasuk memahami konsekuensi hukum bagi pelakunya.
ERP 2026 juga menjadi momentum kolaborasi perdana bersama unsur Forum Sinergi BOTASUPAL Kalimantan Utara dalam kegiatan edukasi kepada masyarakat perbatasan.
Sementara itu, Satgas Pamtas Indonesia–Malaysia memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan negara sekaligus mendukung penggunaan Rupiah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat bahwa menjaga wilayah perbatasan dan mempertahankan kedaulatan Rupiah merupakan tanggung jawab bersama.
Selain memberikan edukasi, Bank Indonesia membuka layanan penukaran uang Rupiah bagi masyarakat di Kecamatan Sebuku dan Tulin Onsoi. Layanan ini bertujuan memastikan ketersediaan uang layak edar (ULE) yang berkualitas sesuai prinsip clean money policy.
Layanan kas tersebut menjadi penting karena masyarakat di kawasan perbatasan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas keuangan dan perbankan. Melalui kegiatan ini, warga dapat memperoleh dan menukarkan uang Rupiah layak edar tanpa harus menempuh perjalanan jauh menuju pusat layanan keuangan.
Agus menegaskan, keberhasilan menjaga kedaulatan Rupiah membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan.
“Wilayah perbatasan merupakan beranda terdepan Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran Bank Indonesia melalui layanan kas, edukasi, dan kerja sama lintas instansi diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus menumbuhkan rasa bangga menggunakan Rupiah dalam setiap aktivitas ekonomi,” katanya.
Dalam rangkaian ERP 2026, Bank Indonesia juga menyelenggarakan edukasi bagi berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelaku usaha, pedagang, ibu rumah tangga, anggota PKK, pengusaha kelapa sawit, hingga siswa SMK Negeri 1 di Desa Sanur.
Materi edukasi mencakup program Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah, akseptasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), pelindungan konsumen, Layanan Informasi Publik (LIP), serta kebanksentralan.
Melalui kegiatan tersebut, BI berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Rupiah, memperluas penerimaan pembayaran digital, serta mendorong penggunaan sistem pembayaran yang aman dan bertanggung jawab. Edukasi ini juga diharapkan membantu masyarakat mengenali risiko kejahatan di sektor sistem pembayaran dan memahami langkah-langkah perlindungan konsumen.
Tak hanya berfokus pada layanan Rupiah dan literasi keuangan, Bank Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan juga menggelar pasar murah kebutuhan pokok bagi masyarakat perbatasan.
Program tersebut ditujukan untuk membantu menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat distribusi dan menghadapi keterbatasan akses transportasi.
Melalui pasar murah, masyarakat diharapkan dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi warga di kawasan perbatasan.
Bank Indonesia berharap pelaksanaan ERP 2026 di Kecamatan Sebuku dan Tulin Onsoi dapat memperkuat kedaulatan Rupiah, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, memperluas pemahaman mengenai keamanan sistem pembayaran, serta mempererat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Melalui kolaborasi lintas instansi tersebut, kehadiran negara di kawasan perbatasan diharapkan semakin dirasakan masyarakat, tidak hanya melalui penjagaan wilayah, tetapi juga melalui akses layanan keuangan, edukasi, dan dukungan terhadap kesejahteraan ekonomi warga.
Peliput: Raden
