ENREKANG– Menguatnya isu agenda Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tahun 2027 mulai menjadi perhatian dalam dinamika politik masyarakat desa.
Sejumlah figur yang berpotensi menjadi kandidat disebut mulai membangun komunikasi politik, membaca peta dukungan, hingga menyusun strategi untuk menghadapi kontestasi mendatang.
Menanggapi dinamika tersebut, Josi, Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Enrekang, mengingatkan bahwa Pilkades semestinya tidak hanya dipahami sebagai arena perebutan jabatan, tetapi juga sebagai momentum bagi masyarakat untuk menguji kapasitas dan kualitas kepemimpinan para kandidat. Dan terlebih lagi para kandidat dapat diuji dan dinilai masyarakat lewat perdebatan antara kandidat.
Hal inilah masyarakat dapat melihat dan memahahi kapabilitas kandidat.
Menurutnya, demokrasi desa tidak seharusnya terjebak dalam pertarungan gengsi, pengaruh keluarga, popularitas, maupun kekuatan finansial. Pilkades seharusnya menjadi ruang pertarungan gagasan, kapasitas intelektual, rekam jejak pengabdian, serta kemampuan kandidat dalam merumuskan solusi atas persoalan masyarakat.
Josi berpandangan, menjadi kepala desa bukan sekadar persoalan memenangkan suara. Jabatan tersebut membutuhkan kemampuan memahami kondisi sosial masyarakat, membaca potensi wilayah, menguasai tata kelola pemerintahan, serta merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik.
Karena itu, masyarakat perlu menjadikan kapasitas intelektual dan pemahaman kandidat terhadap kondisi desa sebagai salah satu parameter dalam menentukan pilihan.
Setiap kandidat perlu diuji melalui gagasan dan program yang ditawarkan, mulai dari strategi pengembangan potensi ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, hingga pengelolaan anggaran desa secara transparan dan akuntabel.
Ia juga menilai, masyarakat perlu menyadari bahwa keputusan dalam Pilkades memiliki konsekuensi jangka panjang.
Dengan masa jabatan kepala desa selama delapan tahun berdasarkan ketentuan yang berlaku, pilihan politik masyarakat hari ini turut menentukan arah pemerintahan dan pembangunan desa dalam satu periode kepemimpinan.
Dalam konteks tersebut, Josi menekankan pentingnya membangun kesadaran politik masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan sesaat, hubungan kekerabatan, tekanan sosial, maupun transaksi material dan non material menjelang pemilihan.
Menurutnya, masyarakat harus menempatkan diri sebagai pemegang kedaulatan, bukan sekadar objek mobilisasi politik. Setiap kandidat memiliki tanggung jawab menawarkan gagasan, ide sementara masyarakat memiliki hak untuk menguji, mempertanyakan, dan menagih komitmen politik yang disampaikan.
Menariknya, ketika para figur yang berpotensi maju mulai menyusun strategi untuk memenangkan kontestasi, masyarakat juga perlu mempersiapkan pertimbangan politik yang matang.
Demokrasi tidak boleh hanya dipersiapkan oleh mereka yang ingin berkuasa, tetapi juga harus disertai kesiapan masyarakat dalam menentukan siapa yang akan menerima mandat kepemimpinan.
Bagi Josi, Pilkades bukan ruang untuk mengadu gengsi dan kekuatan uang, untuk meraih kemenangan, melainkan ruang untuk menguji kemampuan, gagasan, serta komitmen para kandidat dalam membangun desa.
Sebab, desa tidak hanya membutuhkan seseorang yang mampu memenangkan kontestasi, tetapi juga membutuhkan pemimpin yang memahami persoalan ditengah masyarakat , mampu membaca potensi, serta sanggup mempertanggungjawabkan mandat rakyat.
Pada akhirnya, kualitas demokrasi desa tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memenangkan pemilihan, tetapi juga oleh seberapa rasional masyarakat menggunakan hak politiknya.
Delapan tahun masa jabatan bukan waktu yang singkat untuk mempertaruhkan masa depan desa melalui pilihan yang tidak didasarkan pada pertimbangan matang.
Pilkades harus menjadi momentum pendewasaan demokrasi. Saatnya mengadu gagasan, menguji kapasitas, dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi
