DetailNews.id, Kotamobagu – Penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan antara Suharmaji Damopolii dan PT Paris Trans Delapan Delapan atau PO Taxi Paris 88 masih berlanjut. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Kotamobagu menegaskan telah memfasilitasi penanganan keluhan tersebut sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah.
Kepala Disperinaker Kotamobagu, Johan Sofian Boulu, S.E., M.E., menjelaskan bahwa pihaknya telah memfasilitasi penyelesaian persoalan yang disampaikan Suharmaji, termasuk terkait selisih pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan yang kini telah dibayarkan perusahaan sebesar Rp4,5 juta.
Menurut Johan, keluhan awal yang disampaikan Suharmaji kepada Disperinaker berkaitan dengan selisih pembayaran JHT. Namun, setelah persoalan tersebut ditangani, muncul tuntutan lanjutan mengenai sisa uang pesangon yang dinilai belum dibayarkan secara penuh.
“Keluhan awal yang dibawa Pak Suharmaji hanya berkaitan dengan selisih JHT BPJS Ketenagakerjaan selama empat tahun. Kami sudah mengupayakan itu dan yang bersangkutan menerima pembayaran JHT sebesar Rp4,5 juta dari perusahaan karena dugaan kelalaian,” jelas Johan.
Ia mengungkapkan, dalam proses penanganan perselisihan selanjutnya, Disperinaker menemukan adanya surat pengunduran diri yang telah ditandatangani Suharmaji serta pembayaran uang sebesar Rp25 juta yang telah diterima dari perusahaan.
Terkait pengakuan Suharmaji bahwa surat pengunduran diri tersebut dibuat di bawah tekanan, Johan menyebut persoalan itu membutuhkan pembuktian lebih lanjut melalui mekanisme hukum.
“Yang bersangkutan mengaku dipaksa ketika membuat surat pengunduran diri, tetapi tentu harus ada bukti yang membenarkan hal tersebut. Dalam persoalan hukum, fakta dan bukti menjadi penting,” katanya.
Johan juga menjelaskan bahwa pelimpahan penanganan perselisihan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Utara bukan berarti Disperinaker Kotamobagu mengabaikan persoalan tersebut. Langkah itu dilakukan karena berkaitan dengan batas kewenangan mediator hubungan industrial di tingkat pemerintah kota.
“Disnaker merekomendasikan agar diselesaikan di Disnaker Provinsi, sebab Disnaker Kota hanya memiliki mediator yang SK-nya dikeluarkan oleh Wali Kota, sehingga tidak berwenang merekomendasikan perselisihan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial. Sementara Disnaker Provinsi memiliki mediator yang surat keputusannya dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja,” ungkapnya.
Sementara itu, Mediator Hubungan Industrial Disperinaker Kotamobagu, Ishak Daimunon, S.E., mengatakan pelimpahan penanganan perselisihan tersebut merupakan langkah agar persoalan yang dihadapi Suharmaji tetap memperoleh ruang penyelesaian sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku.
Ia menjelaskan, Disperinaker Kotamobagu telah memfasilitasi penanganan awal, termasuk penyelesaian persoalan selisih pembayaran JHT. Namun, munculnya persoalan terkait surat pengunduran diri membuat sengketa mengenai sisa hak ketenagakerjaan membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Menurut Ishak, pihaknya tidak ingin perselisihan tersebut berhenti tanpa kejelasan. Karena itu, pelimpahan ke Disnaker Provinsi Sulawesi Utara ditempuh agar kedua pihak memiliki kesempatan melanjutkan penyelesaian melalui mekanisme hukum.
“Pak Suharmaji sudah menerima uang Rp25 juta dan menandatangani surat pengunduran diri. Namun, karena yang bersangkutan mengaku terpaksa membuat surat itu, kami melakukan langkah agar perselisihan ini bisa masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial dan diuji di pengadilan,” tutur Ishak.
Ia menambahkan, surat pengunduran diri yang dibuat atas kemauan sendiri memiliki konsekuensi dalam penyelesaian hubungan kerja. Oleh sebab itu, persoalan yang kini diperdebatkan perlu diuji berdasarkan fakta dan bukti dari masing-masing pihak melalui jalur yang berwenang.
Ishak menegaskan, Disperinaker Kotamobagu tetap menjalankan fungsi pelayanan secara netral dan tidak memihak pekerja maupun perusahaan.
“Kami berdiri netral sebagai pemerintah. Tidak memihak kepada pelapor maupun perusahaan. Karena semua harus diselesaikan berdasarkan aturan,” pungkasnya.
Peliput : Owen




