DetailNews.id, Kotamobagu – Persoalan dugaan dampak aktivitas pertambangan terhadap lahan masyarakat kembali mencuat di Kabupaten Bolaang Mongondow. PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM) menerima Somasi Ketiga dari kuasa hukum Djamaludin Ismail terkait dugaan kerusakan lahan perkebunan jati yang disebut terdampak aktivitas peledakan atau blasting secara berulang.
Sengketa tersebut tidak hanya menyangkut dugaan kerusakan lahan dan tanaman jati, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai pemenuhan hak atas tanah masyarakat di kawasan pertambangan Bolaang Mongondow Raya (BMR).
Sorotan terhadap persoalan itu semakin menguat setelah Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI, Prof. Margarito Kamis, meminta PT JRBM memberikan klarifikasi terkait klaim perusahaan mengenai pemenuhan hak-hak masyarakat adat.
Pernyataan tersebut disampaikan Margarito dalam kuliah umum di Universitas Dumoga Kotamobagu (UDK), Senin (16/11/2026).
“Saya pikir Pak General Manager harus mengklarifikasi pernyataan-pernyataan yang mengklaim sudah menepati hak-hak dari masyarakat adat,” tegas Margarito.
Di tengah sorotan terhadap persoalan hak masyarakat di kawasan pertambangan, sengketa lahan yang dialami Djamaludin Ismail kini memasuki tahap somasi ketiga.
Melalui Kantor Hukum HARYA & REKAN, yang terdiri dari Suhariyanto Yahya, S.H., Tri Putra Sukami Saleh, S.H., dan Irawan Damopolii, S.H., Djamaludin melayangkan Somasi Ketiga bernomor 048/SOM/HARYA-RKN/XI/2026 kepada PT JRBM.
Somasi tersebut merupakan peringatan hukum terakhir atas dugaan dampak aktivitas blasting yang menurut pihak penggugat telah mengakibatkan perubahan struktur tanah dan kerusakan lahan perkebunan jati milik klien mereka.
Dalam dokumen somasi dijelaskan, Djamaludin mengklaim menguasai lahan seluas kurang lebih 6,2 hektare di Perkebunan Hulu Bolaang, wilayah Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow.
Lahan tersebut disebut diperoleh melalui transaksi pembelian dari sejumlah warga Desa Bakan pada periode 2002 hingga 2005.
Sebagai salah satu dokumen pendukung riwayat penguasaan tanah, Pemerintah Desa Bakan juga telah menerbitkan Surat Ukur Desa (Kart Desa) tertanggal 2 Juni 2005 atas nama Djamaludin Ismail.
Persoalan yang dipersoalkan kuasa hukum Djamaludin bukan hanya mengenai batas dan penguasaan tanah. Di atas lahan seluas 6,2 hektare tersebut, klien mereka mengaku telah menanam belasan ribu bibit pohon jati sejak 2002 hingga 2005.
Saat ini, diperkirakan masih terdapat sekitar 7.000 pohon jati dengan usia rata-rata kurang lebih 22 tahun.
Tanaman tersebut menjadi aset produktif yang dibangun melalui investasi dan pengelolaan lahan selama lebih dari dua dekade.
Namun, sejak 2022, aktivitas pertambangan emas PT JRBM disebut berlangsung di sekitar perkebunan tersebut, dengan jarak kurang lebih 50 meter dari batas utara lahan.
Dalam uraian somasi, kuasa hukum menyebut telah terjadi lima kali aktivitas blasting yang diduga berdampak terhadap tanah kebun jati, termasuk masuknya material batuan ke area yang diklaim sebagai milik klien mereka.
Sejumlah dampak yang dilaporkan antara lain terbentuknya cekungan dan retakan pada permukaan tanah, runtuhnya sebagian perbukitan yang menjadi batas alami lahan, terganggunya aliran air hingga menimbulkan genangan dan banjir, serta kerusakan sistem perakaran pohon jati.
Selain itu, hempasan material batuan disebut menyebabkan hilangnya lapisan tanah humus di sejumlah bagian perkebunan.
Dugaan kerusakan tersebut masih memerlukan pemeriksaan teknis untuk memastikan penyebab, tingkat kerusakan, serta pihak yang bertanggung jawab.
Dalam somasi tersebut, kuasa hukum Djamaludin turut mengingatkan PT JRBM mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
Pasal 134 ayat (1) mengatur bahwa hak atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
Sementara Pasal 136 ayat (1) mengatur kewajiban pemegang IUP atau IUPK untuk menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sebelum melakukan kegiatan operasi produksi.
Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi kuasa hukum untuk menegaskan bahwa kepemilikan izin atau konsesi pertambangan tidak serta-merta menghapus hak pihak lain atas bidang tanah yang berada di dalam atau sekitar wilayah pertambangan.
Karena itu, menurut pihak kuasa hukum, penyelesaian hak atas tanah harus tetap dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui Somasi Ketiga Nomor 048/SOM/HARYA-RKN/XI/2026, kuasa hukum Djamaludin menyampaikan tujuh tuntutan kepada Direksi PT JRBM.
Pertama, menghentikan aktivitas blasting yang diduga berdampak terhadap tanah klien mereka.
Kedua, memindahkan lokasi peledakan.
Ketiga, menghentikan penguasaan dan penggunaan tanah yang diklaim milik klien tanpa hak.
Keempat, mengosongkan bagian tanah yang diduga dikuasai tanpa hak.
Kelima, membersihkan material batuan yang masuk ke area perkebunan serta memperbaiki saluran air.
Keenam, melakukan pemeriksaan teknis dan pemulihan terhadap kerusakan tanah.
Ketujuh, menghentikan segala bentuk intimidasi maupun tekanan terhadap klien dan masyarakat.
Kuasa hukum juga meminta agar penghentian aktivitas yang diduga menimbulkan kerusakan serta penguasaan tanah tanpa hak dilakukan segera, tanpa harus menunggu berakhirnya tenggang waktu somasi.
Persoalan antara Djamaludin Ismail dan PT JRBM juga disebut telah memasuki ranah peradilan.
Dalam dokumen somasi, kuasa hukum mencantumkan tiga perkara perdata yang berkaitan dengan persoalan tersebut, masing-masing:
-
Nomor 285/Pdt.G/2026/PN Ktg.
-
Nomor 286/Pdt.G/2026/PN Ktg.
-
Nomor 302/Pdt.G/2026/PN Ktg.
Dengan demikian, selain melalui korespondensi hukum berupa somasi, persoalan tersebut juga telah dibawa ke Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mendapatkan penyelesaian melalui proses peradilan.
Pihak kuasa hukum menegaskan, proses persidangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk membiarkan dugaan kerusakan lahan dan tanaman terus berlangsung.
Di sisi lain, pernyataan Prof. Margarito Kamis mengenai pemenuhan hak masyarakat adat di kawasan pertambangan BMR menjadi perhatian dalam perkembangan persoalan ini.
Dalam kuliah umum di UDK, pihak PT JRBM melalui General Manager External Relations and Security, Andreas Saragih, sebelumnya memaparkan dokumen legalitas konsesi serta penjelasan perusahaan mengenai pemenuhan hak masyarakat adat.
Namun, Margarito meminta agar klaim tersebut diklarifikasi secara terbuka.
Pernyataan itu menempatkan persoalan penghormatan terhadap hak masyarakat sebagai salah satu isu penting dalam aktivitas pertambangan di daerah.
Sebab, legalitas kegiatan pertambangan dan pemenuhan hak atas tanah merupakan dua hal yang harus berjalan sesuai ketentuan hukum. Aktivitas investasi tidak boleh mengabaikan hak pihak lain yang memiliki dasar penguasaan atau kepemilikan tanah.
Kini, perhatian publik tertuju pada bagaimana PT JRBM merespons somasi tersebut, termasuk apakah perusahaan bersedia membuka ruang dialog dan melakukan pemeriksaan teknis terhadap dugaan kerusakan perkebunan jati milik Djamaludin Ismail.
Redaksi perisaipost.com menyebut telah berupaya menghubungi pihak PT JRBM melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp, namun hingga berita ini disusun belum memperoleh tanggapan.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan koreksi dari manajemen PT JRBM sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan.
Perkembangan persoalan ini masih perlu dicermati, terutama melalui proses hukum yang sedang berjalan dan klarifikasi dari pihak perusahaan. Kepastian hukum, penghormatan terhadap hak atas tanah, serta tanggung jawab atas dampak kegiatan pertambangan menjadi hal penting yang perlu mendapatkan penyelesaian secara terbuka dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Peliput : Owen




