BerandaKaltaraAnggaran PBI BPJS Kesehatan Kaltara Terbatas, Supaad Minta Pelayanan Warga Tetap Terjamin

Anggaran PBI BPJS Kesehatan Kaltara Terbatas, Supaad Minta Pelayanan Warga Tetap Terjamin

DetailNews.id, Tarakan – Kepastian masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supaad Hadianto. Dia meminta keterbatasan anggaran pemerintah tidak sampai menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Persoalan tersebut disampaikan Supaad saat menggelar kegiatan reses di Hotel Lembasung, Jumat (14/11/2025). Dalam kegiatan itu, ia menghadirkan BPJS Kesehatan sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman mengenai program jaminan kesehatan kepada masyarakat.

Sejumlah pengemudi ojek online, ketua RT, dan masyarakat turut dilibatkan dalam pertemuan tersebut.

Supaad mengungkapkan, kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi Kaltara untuk pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) pada 2027 diperkirakan hanya sebesar Rp6,14 miliar.

Anggaran tersebut diproyeksikan mampu menjangkau sekitar 12.000 hingga 13.000 masyarakat. Jumlah ini lebih terbatas dibandingkan dengan peserta yang sebelumnya mendapatkan pembiayaan dari pemerintah provinsi.

Kondisi itu membutuhkan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar masyarakat yang membutuhkan bantuan tetap mendapatkan jaminan kesehatan.

“Harapan saya, pemerintah bisa menganggarkan lebih besar. Namun, setelah kita bahas dalam KUAPPAS, kemampuan pemerintah provinsi saat ini hanya Rp6,14 miliar,” ungkapnya.

Ia mencontohkan kondisi di Kota Tarakan pada 2026. Dari sekitar 9.000 peserta yang sebelumnya dibiayai melalui APBD provinsi, pemerintah kota disebut telah mengambil alih pembiayaan sekitar 6.000 peserta.

Sementara sekitar 3.000 peserta lainnya masih memerlukan kepastian status dan validasi data. Menurut Supaad, proses tersebut penting agar tidak ada masyarakat yang kehilangan jaminan kesehatan akibat persoalan administrasi maupun ketidaksinkronan data.

“Yang 3.000 ini juga perlu divalidasi. Jangan sampai ternyata mereka sudah mandiri atau memiliki status lain. Jadi, pendataan ini yang paling penting. Koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota juga harus berjalan,” jelasnya.

Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat memiliki beberapa skema, mulai dari PBI yang ditanggung pemerintah pusat, peserta mandiri, hingga PBI yang dibiayai pemerintah daerah melalui APBD.

Selain itu, penentuan penerima bantuan juga berkaitan dengan sistem desil yang menjadi dasar pengelompokan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Ia mendorong Dinas Kesehatan provinsi maupun kabupaten/kota untuk lebih intensif melakukan koordinasi dan sinkronisasi data penerima bantuan.

Menurutnya, validasi data harus dilakukan secara cermat agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetap memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.

Melalui kegiatan reses tersebut masyarakat semakin memahami mekanisme kepesertaan BPJS Kesehatan, termasuk prosedur pembaruan data dan status kepesertaan.

Yang tidak kalah penting adalah memastikan kebijakan penganggaran dan pendataan tidak mengabaikan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Peliput: Raden

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Most Popular

Recent Comments