DetailNews.id, Tarakan – BPJS Kesehatan Cabang Tarakan mengungkap sekitar 114 ribu peserta di Kalimantan Utara (Kaltara) saat ini berstatus nonaktif.
Di tengah proses penataan kepesertaan yang sebelumnya ditanggung Pemerintah Provinsi Kaltara, Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan juga menyoroti persoalan tunggakan yang dimiliki sebagian peserta yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri.
Yusef Eka Darmawan, S.E., M.M., AAAK., Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Tarakan menyampaikan, persoalan kepesertaan masyarakat Kaltara bukan hanya menyangkut keberlanjutan pembiayaan setelah 1 Oktober 2026. Ada pula persoalan tunggakan peserta yang perlu dipahami apabila nantinya kembali masuk ke segmen mandiri.
“Permasalahannya bukan hanya Rp30 ribu. Kita punya tantangan, di mana peserta yang tidak bisa mengakses itu totalnya kurang lebih 114 ribu. Ini nonaktif,” kata Yusef, Senin (28/9/2026).
Sebagian peserta tersebut sebelumnya memiliki tunggakan ketika masih terdaftar sebagai peserta mandiri. Ketika kemudian masuk dalam skema yang iurannya ditanggung pemerintah, tunggakan lama tersebut tidak otomatis dihapus.
“Kalau peserta PBI dialihkan, tunggakannya tidak hilang. Hanya saja ketika berada dalam skema yang ditanggung pemerintah, tunggakan tersebut tidak menjadi syarat untuk mendapatkan pelayanan,” jelasnya.
Tunggakan Eks Tanggungan Provinsi Capai Rp2,2 Miliar
Yusef mengungkapkan, terdapat sekitar 3.521 peserta yang sebelumnya masuk dalam skema PBI tanggungan pemerintah dan tercatat memiliki tunggakan dari kepesertaan mandiri sebelumnya. Total tunggakan kelompok tersebut mencapai sekitar Rp2,2 miliar.
Artinya, angka Rp2,2 miliar tersebut merupakan tunggakan peserta yang sebelumnya memiliki status kepesertaan mandiri sebelum masuk dalam skema yang ditanggung pemerintah, bukan total tunggakan dari seluruh 114 ribu peserta nonaktif.
Besaran tunggakan masing-masing peserta bervariasi. Bahkan, ada peserta yang secara historis tercatat memiliki tunggakan selama bertahun-tahun. Namun, Yusef menjelaskan, sesuai ketentuan yang berlaku, tunggakan yang diperhitungkan maksimal 24 bulan.
“Kalau punya tunggakan 10 tahun, jangan berpikir tunggakannya 10 tahun. Maksimal yang ditagihkan 24 bulan,” ujarnya.
Persoalan tersebut menjadi penting apabila peserta PBI nantinya harus kembali menjadi peserta mandiri karena tidak lagi masuk dalam kepesertaan yang ditanggung pemerintah.
Jika memilih segmen mandiri dan memiliki tunggakan, kewajiban tersebut harus diselesaikan agar kepesertaan dapat kembali aktif. Dalam kondisi tertentu, peserta juga berpotensi dikenai denda pelayanan apabila memperoleh pelayanan rawat inap setelah reaktivasi.
“Kalau pilihannya dari PBI ke mandiri dan dia menunggak, tunggakan harus dilunasi dan ada potensi denda pelayanan,” katanya.
Sementara itu, dari sekitar 9.800 peserta yang masih menjadi bagian dari data tanggungan Pemerintah Provinsi Kaltara, BPJS Kesehatan telah menerima data sekitar 6.021 peserta untuk diproses.
Masih terdapat sekitar 3.279 peserta yang datanya belum diterima atau masih dalam proses.
Yusef berharap proses validasi dan rekonsiliasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dapat segera menghasilkan kepastian status kepesertaan.
Sebab, perubahan status tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberlanjutan jaminan kesehatan, tetapi juga perlu mempertimbangkan peserta yang memiliki riwayat tunggakan apabila nantinya harus beralih ke segmen mandiri.
“Harapan kami tidak bertahap. Kalau bisa benar-benar langsung aktif 9 ribu itu. Tapi mungkin karena ada proses seleksi dan validasi,” pungkasnya.
Peliput: Raden
