DetailNews.id, Tarakan – PERADI Suara Advokat Indonesia (SAI) Kalimantan Utara (Kaltara) resmi menggandeng Universitas Borneo Tarakan (UBT) untuk menghadirkan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di Kaltara.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada Senin (27/7/2026), yang disaksikan Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes., dalam rangkaian yudisium Program Sarjana (S1) dan Magister (S2) Fakultas Hukum UBT.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua PERADI SAI Kalimantan Utara, SN. Montonglayuk, SH., MH., bersama Dekan Fakultas Hukum UBT, Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum.
Pada kesempatan yang sama, Fakultas Hukum UBT juga menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Tarakan serta Ikatan Notaris Indonesia (INI), sebagai bentuk sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan organisasi profesi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum.
Ketua PERADI SAI Kalimantan Utara, SN. Montonglayuk, mengatakan kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan profesi advokat bagi lulusan fakultas hukum di Kalimantan Utara.
“Dengan adanya PKPA di Kalimantan Utara, calon advokat tidak perlu lagi keluar daerah untuk mengikuti pendidikan profesi. Ini menjadi langkah penting untuk mencetak advokat yang profesional dan berintegritas di daerah,” ujarnya.
Menurutnya, penyelenggaraan PKPA di Kaltara diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya advokat sekaligus mendorong lahirnya lebih banyak advokat yang siap memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Selama ini, kata Montonglayuk, lulusan fakultas hukum di Kaltara harus mengikuti PKPA di luar daerah untuk memenuhi salah satu syarat menjadi advokat. Kondisi tersebut tidak hanya membutuhkan biaya lebih besar, tetapi juga menyulitkan calon advokat yang ingin segera meniti karier di daerah.
Melalui kerja sama ini, PERADI SAI Kaltara dan Fakultas Hukum UBT berkomitmen menghadirkan pendidikan profesi advokat yang berkualitas, sehingga lulusan hukum di Kaltara dapat memperoleh akses pendidikan profesi yang lebih mudah, terjangkau, dan sesuai standar organisasi advokat.
Dengan hadirnya PKPA di KKaltara diharapkan kebutuhan advokat yang profesional, kompeten, dan berintegritas di wilayah perbatasan semakin terpenuhi, sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum yang berkualitas.
Peliput: Raden
