DetailNews.id, Bolmong – Dampak penutupan aktivitas pertambangan di Sulawesi Utara (Sulut) terhadap kehidupan para pekerja menjadi perhatian Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Bagian Investigasi Nasional. Organisasi tersebut meminta Presiden turun tangan agar nasib ribuan pekerja yang terdampak tidak luput dari perhatian pemerintah.
Melalui Chandra E. Damopolii, KANNI menilai kebijakan penghentian aktivitas pertambangan harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghidupan pada sektor tersebut.
Menurut Chandra, penutupan tambang tidak hanya berdampak pada pekerja, tetapi juga keluarga dan pelaku usaha kecil yang selama ini bergantung pada aktivitas ekonomi di kawasan pertambangan.
Hilangnya sumber penghasilan, kata dia, berpotensi mengganggu pemenuhan kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, hingga keberlangsungan ekonomi rumah tangga.
“Kami meminta pemerintah tidak hanya menutup tambang, tetapi juga memikirkan nasib para pekerja. Mereka punya keluarga yang harus dinafkahi dan anak-anak yang harus tetap sekolah,” tegas Chandra, Minggu (1/11/2026).
Ia menjelaskan, KANNI tidak bermaksud mengabaikan kewajiban perusahaan dalam mematuhi ketentuan hukum maupun menjaga kelestarian lingkungan. Namun, pemerintah dinilai perlu menyiapkan langkah perlindungan bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat kebijakan penutupan tambang.
Untuk itu, KANNI mendorong evaluasi perizinan, penyelesaian persoalan hukum, serta dialog terbuka yang melibatkan pemerintah, perusahaan, pekerja, dan masyarakat terdampak.
“Jika aktivitas tambang masih bisa berjalan sesuai aturan, berikan kepastian. Jika harus ditutup, pemerintah wajib menyiapkan solusi bagi para pekerja,” ujarnya.
Chandra berharap Presiden memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut agar setiap kebijakan di sektor pertambangan tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga memperhatikan dampak kemanusiaan dan keberlangsungan hidup masyarakat Sulawesi Utara.
Peliput : Dayat
