DetailNews.id, Tarakan – Ketidaksesuaian data desil penerima bantuan sosial menjadi salah satu keluhan warga yang mencuat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Supa’ad Hadianto, di Tarakan Utara.
Dalam dialog tersebut, sejumlah ketua RT menyampaikan adanya warga yang merasa pengelompokan desilnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya. Persoalan ini pun menjadi perhatian Supa’ad dengan menghadirkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Reses masa persidangan I Tahun 2026 itu berlangsung di CC Cafe, Tarakan Utara, Senin (16/11/2026) malam. Kegiatan tersebut dihadiri para ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan masyarakat.
Selain BPS, Supa’ad juga menghadirkan BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perlindungan pekerja, khususnya mereka yang bekerja di sektor perusahaan.
Menurut Supa’ad, Tarakan Utara memiliki cukup banyak pekerja di sejumlah perusahaan, seperti PT Intracawood Manufacturing (Intraka), PRI, dan PT Kaltim Hidro Industri (KHI).
“Harapan saya masyarakat bisa mendapatkan edukasi tentang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, kemudian memahami hak dan kewajiban perusahaan serta hak dan kewajiban karyawan,” kata Supa’ad kepada DetailNews.id.
Sementara terkait data desil, Supa’ad mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa pengelompokan tingkat kesejahteraan bukanlah data yang bersifat permanen.
Dia menjelaskan, perubahan kondisi sosial ekonomi dapat memengaruhi posisi desil seseorang. Karena itu, masyarakat diminta aktif memeriksa dan memastikan data yang tercatat sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Data itu tidak statis, tetapi dinamis. Hari ini mungkin kita berada di desil 1, besok bisa berubah menjadi desil 3 atau 4. Jadi, masyarakat harus proaktif,” ujarnya.
Ia menyebut masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai dapat mengajukan pembaruan melalui mekanisme yang tersedia, mulai dari kelurahan hingga Dinas Sosial dan BPS sesuai kewenangannya.
Keluhan tersebut bukan tanpa alasan. Dalam dialog reses, beberapa ketua RT mengungkapkan adanya warga yang masuk desil 1, tetapi kondisi ekonominya dinilai tidak sesuai dengan kategori tersebut. Sebaliknya, ada pula warga yang tercatat di desil 5 dan mempertanyakan hasil pendataan.
“Beberapa RT tadi menyampaikan persoalan desil. Ada yang masuk desil 1 ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, begitu juga yang masuk desil 5. Karena itu, masyarakat perlu mengetahui bahwa data ini bisa berubah,” jelasnya.
Selain persoalan bantuan sosial dan perlindungan pekerja, aspirasi pembangunan infrastruktur lingkungan juga disampaikan warga.
Supa’ad mengatakan, usulan pembangunan dari masyarakat, khususnya yang disampaikan para ketua RT, merupakan bagian penting dalam menyerap kebutuhan di lapangan. Namun, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan pembagian kewenangan pemerintahan.
Dia menjelaskan, pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota tidak bisa serta-merta dijanjikan untuk dikerjakan melalui anggaran pemerintah provinsi.
“Memang dalam undang-undang pemerintahan daerah sudah dibagi kewenangannya. Mana yang menjadi kewenangan provinsi dan mana yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Jadi, kalau itu bukan kewenangan provinsi, tentu saya tidak bisa menjanjikan bisa dikerjakan,” tegasnya.
Untuk pembangunan yang menjadi kewenangan provinsi, Supa’ad mencontohkan kelanjutan pembangunan Jalan Ring Road Tarakan yang ditargetkan terus dikembangkan hingga tembus ke kawasan Pantai Amal.
Dia berharap melalui reses tersebut masyarakat tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga mendapatkan informasi yang jelas mengenai program pemerintah, mekanisme bantuan sosial, perlindungan pekerja, hingga pembagian kewenangan pembangunan.
Peliput: Raden




