detailnews.id – Pada hakikatnya sistem demokrasi yang memberikan kekuasaan kepada rakyat ini merupakan manifestasi dari gerakan reformasi yang kemudian berhasil meruntuhkan rezim otoriter pada tahun 1998. Dan tentunya, pemilihan umum yang kemudian menjadi sara pemenuhan kedaulatan rakyat sesuai amanat UUD merupakan salah satu aspek penting dalam perjalanan sistem demokrasi kita. Bentuk pelaksanaan Pemilu pun terus mengalami perubahan, baik secara prosedur maupun substansinya, jika pada Pemilu 2019 silam menjadi Pemilu serentak pertama, dimana pemilihan legislatif dan pemilihan calon presiden dilaksanakan dalam tahapan Pemilu yang sama, maka pada pemilu kali ini berpotensi mengalami perubahan khusunya bagi peserta pemilu, hal tersebut tentu saja jika MK kemudian memutuskan sistem proporsional tertutup, lalu apakah yang dimaksud dengan proporsional terbuka dan tertutup ?
Sistem pemilu proporsional, smengacu pada pembagian kursi parlemen berdasarkan persentase suara yang diperoleh oleh partai politik. Di Indonesia, terdapat dua varian sistem pemilu proporsional, yaitu terbuka dan tertutup. Sekarang, mari kita kupas satu per satu.
Pertama-tama, mari kita bahas sistem pemilu proporsional terbuka. Dalam sistem ini, para pemilih memiliki kebebasan untuk memilih kandidat tertentu dari partai politik yang mereka dukung. Menariknya, hal ini memungkinkan pemilih untuk secara langsung memengaruhi komposisi anggota parlemen dengan memberikan suara kepada kandidat yang dianggap memiliki kualitas dan visi yang sesuai dengan harapan mereka. Dalam sistem ini, popularitas dan rekam jejak kandidat dapat menjadi faktor penting dalam penentuan pilihan pemilih.
Namun, sahabat-sahabat, seperti setiap sistem lainnya, sistem pemilu proporsional terbuka juga memiliki kelemahan. Salah satunya adalah potensi munculnya politik kandidat individu yang berlebihan. Dalam sistem ini, kandidat-kandidat tersebut dapat menjadi pusat perhatian, menggantikan peran partai politik sebagai entitas yang mewakili aspirasi masyarakat. Selain itu, kekurangannya adalah kurangnya koherensi program partai, karena setiap kandidat mungkin memiliki visi dan agenda yang berbeda-beda.
Selanjutnya, mari kita beralih ke sistem pemilu proporsional tertutup. Dalam sistem ini, partai politik memiliki kendali penuh atas daftar calon yang akan mendapatkan kursi. Pemilih memberikan suara untuk partai politik, dan partai politiklah yang menentukan urutan calon yang akan menduduki posisi di parlemen. Sistem ini memberikan stabilitas kepada partai politik, karena partai memiliki kendali penuh atas seleksi calon. sistem pemilu proporsional tertutup juga memiliki kritikannya. Salah satunya adalah kurangnya partisipasi politik langsung dari pemilih. Dalam sistem ini, pemilih hanya memberikan suara untuk partai politik, dan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap pemilihan calon. Hal ini dapat mengurangi rasa memiliki dan keterlibatan aktif dari pemilih dalam proses politik.
Pendapat saya, sebagai bagian dari diskusi ini, adalah bahwa sistem pemilihan proporsional terbuka memiliki kepentingan yang sangat penting untuk tetap diterapkan di Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa sistem ini memegang peranan penting dalam memperkuat demokrasi di negara kita.
Pertama-tama, sistem pemilihan proporsional terbuka memungkinkan pemilih untuk memiliki kontrol langsung atas perwakilan politik mereka. Dalam sistem ini, pemilih memiliki kebebasan untuk memilih kandidat dari partai politik yang mereka dukung. Dengan demikian, sistem ini memperkuat hubungan antara pemilih dan perwakilan mereka, karena pemilih dapat memilih calon yang dianggap mewakili aspirasi dan kepentingan mereka dengan baik. Dalam hal ini, pemilih memiliki pengaruh nyata dalam penentuan anggota parlemen.
Selain itu, sistem pemilihan proporsional terbuka juga mendorong partai politik untuk memperhatikan kualitas kandidat yang mereka usung. Dalam sistem ini, popularitas dan rekam jejak kandidat menjadi faktor penting dalam penentuan pilihan pemilih. Partai politik cenderung mencalonkan kandidat yang memiliki kredibilitas, kompetensi, dan dedikasi yang tinggi. Hal ini dapat meningkatkan kualitas perwakilan politik di parlemen, karena kandidat yang berkualitas lebih mungkin dipilih oleh pemilih.
Selanjutnya, sistem pemilihan proporsional terbuka juga mendorong kemajuan demokrasi di Indonesia melalui keragaman representasi politik. Dalam sistem ini, berbagai kelompok masyarakat yang memiliki visi dan kepentingan berbeda-beda dapat lebih mudah memperoleh perwakilan politik. Hal ini mencerminkan prinsip inklusivitas dan keadilan dalam demokrasi, di mana suara setiap individu dihargai dan diwakili dengan baik.
Terakhir, sistem pemilihan proporsional terbuka juga dapat meningkatkan akuntabilitas politik. Karena calon yang dipilih berasal dari partai politik tertentu, pemilih dapat lebih mudah mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan dan keputusan politik tertentu. Pemilih memiliki kesempatan untuk mempertanyakan dan mengevaluasi kinerja calon yang mereka pilih, serta memberikan suara yang lebih tepat pada pemilihan berikutnya.
Dengan demikian, melihat manfaat dan kepentingan yang terkait, saya berpendapat bahwa sistem pemilihan proporsional terbuka tetap harus diterapkan di Indonesia. Meskipun ada kelemahan dan tantangan yang perlu diatasi, sistem ini memberikan kesempatan yang lebih baik bagi pemilih untuk terlibat dalam proses politik, meningkatkan kualitas perwakilan politik, dan mendorong inklusivitas dalam demokrasi kita.
Sebagai sebuah negara dengan keberagaman yang luar biasa, penerapan sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup di Indonesia sangat bergantung pada konteks politik, kebudayaan politik, dan preferensi masyarakat. Tujuan utama dari sistem pemilu adalah menciptakan representasi politik yang adil dan mencerminkan keragaman opini masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pemilu, agar demokrasi di Indonesia tetap kuat dan berjalan dengan baik.
Demokrasi adalah tonggak utama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Melalui pemilihan umum yang baik dan sistem pemilu yang tepat, kita dapat memastikan bahwa suara-suara kita didengar dan representasi politik kita dihormati. Jadi, mari kita terus berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi, mengawal dan memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemajuan.
Wassalamualaikum wr. wb.
Muhammad Azhar Mushlihin.,SE.,MM
Divisi Hukum & HAM Netfid Minahasa
