DetailNews.id, Medan – Pelantikan Sumikan, SH, sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), pada 5 Oktober 2026, belum diikuti dengan penyerahan jabatan secara resmi.
Padahal, pengangkatan Sumikan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Utara Nomor 800.1.3.3/3454/IX/2026 tertanggal 17 September 2026. Namun, lebih dari sebulan setelah pelantikan, Sumikan mengaku belum dapat menjalankan tugas pada jabatan yang dipercayakan kepadanya.
Saat dikonfirmasi pada Kamis (19/11/2026), Sumikan membenarkan dirinya telah dilantik sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian DLHK Sumut.
Ia mengatakan, pada 9 Oktober 2026 sempat dipanggil oleh Kepala DLHK Sumut, Heri Wahyudi Marpaung. Namun, menurut Sumikan, pertemuan tersebut tidak berujung pada proses serah terima jabatan.
“Hingga saat ini saya tidak diberikan jabatan itu. Saat ini jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian dipegang PLH bernama Amarico. Pada tanggal 9 Oktober 2026, saya dipanggil Kadis LHK Sumut tapi tidak diberikan jabatannya,” tutur Sumikan.
Ia mengaku hanya bisa menunggu kebijakan pimpinan terkait pelaksanaan SK pengangkatannya tersebut.
“Kalau Pak Kadis tidak menyerahterimakan jabatan itu kepada saya, apalah daya saya. Saya hanya pasrah kepada kebijakan Bapak Gubernur dan bertawakal pada Allah SWT,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala DLHK Sumut, Heri Wahyudi Marpaung, memberikan keterangan berbeda. Saat dikonfirmasi pada Kamis (19/11/2026), Heri menyarankan agar persoalan tersebut ditanyakan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut.
Ia menyebut Sumikan tidak hadir ketika proses serah terima jabatan hendak dilaksanakan. Heri juga menyampaikan bahwa Sumikan sedang menjalani pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Sumut.
“Dia tidak datang saat akan sertijab. Cek saja bang. Dia (Sumikan) dalam pemeriksaan khusus di Inspektorat Sumut,” ujar Heri.
Heri membenarkan bahwa posisi Kasubbag Umum dan Kepegawaian DLHK Sumut saat ini dijalankan oleh Pelaksana Harian (Plh) bernama Amarico.
“Benar bang (diberikan jabatan pada Amarico). Beliau (Sumikan) dalam pemeriksaan. Silakan tanya Inspektorat,” jelasnya.
Ketika ditanya mengenai dugaan adanya motif untuk menutupi persoalan proyek di lingkungan DLHK Sumut, Heri mempersilakan pihak-pihak terkait melakukan penelusuran.
“Silakan saja diinvestigasi,” tantangnya.
Belum terealisasinya penyerahan jabatan tersebut turut mendapat perhatian Forum Komunikasi Suara Masyarakat (FKSM). Ketua Umum FKSM, Irwansyah, meminta aparat penegak hukum (APH) menelusuri alasan di balik belum dilaksanakannya serah terima jabatan kepada Sumikan.
Irwansyah menduga persoalan tersebut berkaitan dengan sejumlah isu penggunaan anggaran APBD dan proyek di lingkungan DLHK Sumut. Namun, dugaan itu perlu ditelusuri dan dibuktikan oleh pihak berwenang.
“Dugaan saya, pembangkangan SK Gubsu oleh Heri Wahyudi Marpaung hingga tidak memberikan jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian kepada Sumikan karena menutupi skandal penggunaan APBD Sumut di dinas itu. Belakangan merebak isu liar atas proyek di dinas itu. APH kami harapkan periksa masalah itu,” kata Irwansyah, Jumat (20/11/2026).
Ia juga menyoroti aspek aturan kepegawaian. Irwansyah merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 5, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 133 tentang Manajemen PNS, serta PP Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 5 huruf j tentang Disiplin PNS.
Menurutnya, ketentuan tersebut perlu menjadi perhatian dalam menilai pelaksanaan keputusan pengangkatan dan proses penyerahan jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.
“Kami minta Gubsu, Inspektorat, BKD dan DPRD Sumut turun tangan menyelesaikan masalah ini agar pejabat tidak sewenang-wenang dalam menolak keputusan Gubernur hingga merusak tatanan pemerintahan di Sumut,” ujarnya.
Irwansyah berharap persoalan tersebut mendapat klarifikasi dan penyelesaian dari pihak terkait, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Hingga berita ini diterbitkan, keterangan dari Gubernur Sumatera Utara dan Kepala Inspektorat Sumut belum diperoleh. Pesan konfirmasi yang dikirimkan melalui WhatsApp pada Kamis (19/11/2026) belum mendapat tanggapan.
Peliput: Syamsir




