DetailNews.id, Bolmong – Komitmen DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dalam mengawal efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali ditegaskan melalui rapat paripurna penyampaian hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. Agenda tersebut menjadi bagian penting dalam proses evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Bolmong Tony Tumbelaka menyerahkan sejumlah rekomendasi strategis kepada Bupati Bolmong Yusra Alhabsyi sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun anggaran 2025.
Pansus DPRD dalam laporannya memberikan apresiasi atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bolmong di berbagai sektor pembangunan. Namun demikian, DPRD juga menyoroti sejumlah kelemahan yang dinilai masih ditemukan dalam pelaksanaan program pemerintahan daerah.
Tony Tumbelaka menyampaikan bahwa LKPJ merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“LKPJ bukan sekadar laporan tahunan, tetapi menjadi instrumen evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program pembangunan,” ujar Tony.
Dalam rapat paripurna tersebut, rekomendasi Pansus dibacakan anggota Pansus Fitri Koagow. Ia menjelaskan bahwa pembahasan LKPJ dilaksanakan sejak 30 Maret hingga 11 Mei 2026 melalui evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, penggunaan anggaran, serta sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah.
Dari hasil pembahasan, DPRD memberikan sejumlah rekomendasi penting kepada pemerintah daerah. Pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, Pansus meminta pemerintah daerah lebih cermat dalam penyusunan dokumen LKPJ agar tidak terjadi perbedaan data maupun angka antara laporan LKPJ dan laporan realisasi anggaran pada masing-masing OPD.
Selain itu, DPRD juga meminta peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, khususnya pada sektor pertanian, perkebunan, dan ketahanan pangan guna menciptakan sinkronisasi program yang lebih efektif.
Pansus turut menyoroti tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal maupun eksternal, termasuk temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang disebut masih berulang setiap tahun. Pemerintah daerah diminta segera melakukan percepatan penyelesaian terhadap seluruh rekomendasi tersebut.
Di sektor pengelolaan keuangan daerah, DPRD menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan anggaran guna meminimalisir besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Pansus juga meminta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
Sementara pada bidang pembangunan dan infrastruktur, DPRD meminta setiap proyek pembangunan memperhatikan kualitas pekerjaan dan ketepatan waktu pelaksanaan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Pada bidang kesejahteraan masyarakat, DPRD meminta pemerintah daerah memastikan penyaluran hibah dan bantuan sosial tepat sasaran menggunakan data yang valid dan terintegrasi. Pemerintah daerah juga diminta memaksimalkan pelayanan BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan serta pengawasan terhadap fasilitas kesehatan.
Bupati Yusra Alhabsyi dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Bolmong, khususnya Panitia Khusus LKPJ, yang telah melaksanakan pembahasan secara objektif dan konstruktif.
Ia menegaskan seluruh rekomendasi yang disampaikan DPRD akan menjadi perhatian pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Bolaang Mongondow.
Peliput : Dade Paputungan
