DetailNews.id, Gorontalo – Aliansi Gerakan Rakyat Melawan (GERAM) mempertanyakan konsistensi penegakan hukum terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.
Sorotan tersebut menyusul adanya informasi masyarakat mengenai dugaan masih berlangsungnya aktivitas pertambangan ilegal di kawasan Saritani, Kecamatan Wonosari, dengan perkiraan sebanyak 29 unit alat berat beroperasi di lokasi tersebut.
Aktivis GERAM, Masruh Punuh, yang juga merupakan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Sultan Amai Gorontalo, mengatakan bahwa informasi mengenai keberadaan puluhan alat berat tersebut perlu segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, khususnya Polres Boalemo.
Menurut Masruh, informasi yang berkembang di tengah masyarakat tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas PETI di wilayah Kabupaten Boalemo.
“Kami menerima informasi dari masyarakat bahwa diperkirakan terdapat 29 unit alat berat yang masih beroperasi di kawasan Saritani. Informasi ini harus segera diverifikasi oleh aparat penegak hukum. Jika benar, tentu menjadi persoalan serius yang membutuhkan tindakan konkret,” ujar Masruh, Jum’at, (13/11/26).
Ia menilai penanganan aktivitas pertambangan ilegal tidak seharusnya berhenti pada penertiban di lapangan. Aparat penegak hukum juga perlu mengungkap pihak-pihak yang diduga menjadi pemilik alat berat, penyandang dana, hingga pihak yang mengendalikan operasional pertambangan tersebut.
Selain kawasan Saritani, GERAM turut menyoroti dugaan aktivitas PETI di wilayah Tangga Barito, Kecamatan Dulupi. Menurut mereka, perkembangan penanganan persoalan pertambangan ilegal di kawasan tersebut juga perlu disampaikan secara transparan kepada masyarakat.
GERAM mempertanyakan sejauh mana proses hukum terhadap sejumlah alat berat yang sebelumnya telah diamankan oleh Polres Boalemo. Mereka menilai pengamanan barang bukti semestinya menjadi pintu masuk untuk mengembangkan penyidikan, termasuk menelusuri kepemilikan alat berat dan dugaan keterlibatan pihak-pihak lain.
“Jangan sampai penegakan hukum hanya menyasar para pekerja di lapangan, sementara pihak yang diduga menjadi pemilik modal dan pengendali aktivitas pertambangan justru tidak terungkap. Penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh terhadap setiap pihak yang terbukti terlibat,” tegasnya.
Masruh juga menekankan pentingnya konsistensi aparat dalam melakukan penertiban. Menurutnya, penegakan hukum terhadap dugaan aktivitas PETI harus dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih, baik di Saritani maupun Tangga Barito.
Ia berpandangan bahwa dugaan masih berlangsungnya aktivitas pertambangan ilegal di sejumlah titik perlu menjadi perhatian serius. Selain berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang pertambangan, aktivitas tersebut juga dikhawatirkan menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.
“Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa penegakan hukum hanya dilakukan terhadap pihak-pihak tertentu. Jika informasi mengenai 29 alat berat di Saritani benar, Polres Boalemo harus segera melakukan pengecekan langsung dan mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Atas kondisi tersebut, GERAM mendesak Polres Boalemo untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perkembangan penanganan perkara PETI di Kabupaten Boalemo. Penjelasan tersebut, menurut mereka, perlu mencakup status alat berat yang sebelumnya diamankan, perkembangan penelusuran kepemilikan alat berat, serta langkah penyidikan terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam aktivitas pertambangan ilegal.
GERAM menegaskan bahwa persoalan PETI tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran regulasi pertambangan, tetapi juga menyangkut perlindungan lingkungan, keselamatan masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Kami meminta aparat tidak berhenti pada penindakan di permukaan. Periksa dugaan keberadaan 29 alat berat di Saritani, telusuri aliran modalnya, ungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan tindak setiap pelanggaran tanpa pandang bulu,” tutup Masruh.
GERAM menyatakan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial serta mengawal penanganan dugaan aktivitas pertambangan ilegal di Kabupaten Boalemo hingga terdapat kejelasan proses hukum dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terbukti terlibat.
Peliput : Dodi Didipu
