DetailNews.id, Jepara – Sebanyak 90 desa dan kelurahan di Kabupaten Jepara telah dikembangkan menjadi Desa Siaga Tuberkulosis (TB). Pemerintah Kabupaten Jepara terus memperkuat program tersebut melalui peningkatan deteksi dini, edukasi masyarakat, serta perluasan akses pelayanan kesehatan hingga tingkat desa.
Komitmen itu mengemuka dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus dan Wakil Menteri Dalam Negeri RI Dr. Akhmad Wiyagus di Pendopo Kabupaten Jepara, Selasa (13/10/2026). Kegiatan tersebut disambut dan didampingi Bupati Jepara H. Witiarso Utomo.
Kunjungan yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Abdul Wachid itu dirangkaikan dengan Deklarasi Desa Siaga Tuberkulosis serta penguatan koordinasi pelayanan kesehatan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Dalam sambutannya, Bupati Witiarso menyampaikan bahwa dukungan pemerintah pusat menjadi dorongan bagi daerah untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh penanganan yang tepat.
Hingga 5 Oktober 2026, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Jepara telah menjangkau 624.767 orang atau 49,73 persen dari jumlah penduduk. Sementara itu, dari 47 desa yang menjadi lokus program Speling Melesat, sebanyak 38 desa telah melaksanakan pelayanan yang terintegrasi dengan CKG.
“Kami berharap integrasi berbagai program ini tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, tetapi juga mempercepat penemuan masalah kesehatan dan memastikan tindak lanjut yang dibutuhkan dapat diberikan secara tepat,” demikian disampaikan dalam sambutan Bupati.
Dalam upaya penanggulangan TB, Pemkab Jepara menaruh perhatian pada keterlibatan tenaga kesehatan, pemerintah desa, dan masyarakat. Dari total 195 desa dan kelurahan di Jepara, seluruhnya telah memiliki Desa Siaga dengan Forum Kesehatan Desa yang aktif. Sebanyak 90 desa dan kelurahan di antaranya telah dikembangkan menjadi Desa Siaga TB.
Melalui deklarasi tersebut, Pemkab Jepara berkomitmen meningkatkan penemuan kasus sejak dini, memperluas edukasi mengenai TB, mendukung keberhasilan pengobatan, serta memastikan warga yang membutuhkan pertolongan tidak terlambat mendapatkan layanan kesehatan.
Sementara itu, Wamenkes II dr. Benjamin Paulus Octavianus menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menjawab berbagai persoalan kesehatan masyarakat. Sejumlah program nasional yang disoroti meliputi pemberian makanan bergizi gratis bagi kelompok sasaran, pembangunan dan revitalisasi rumah sakit daerah, pemeriksaan kesehatan gratis, serta percepatan penanggulangan TB.
Dalam paparannya, Kementerian Kesehatan mencatat cakupan CKG nasional telah mencapai 105,1 juta orang per 4 Oktober 2026, atau 80,6 persen dari target 130,3 juta orang. Pelayanan tersebut didukung 10.318 puskesmas yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Pemerintah juga memperkuat fasilitas rumah sakit melalui program pembangunan dan revitalisasi yang melibatkan 441 rumah sakit umum daerah (RSUD). Sebanyak 66 RSUD di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) telah dibangun sebagai langkah awal, sementara 20 rumah sakit yang dibangun sejak 2025 telah beroperasi.
Penguatan layanan diarahkan pada penanganan penyakit prioritas, seperti kanker, jantung, stroke, dan gangguan ginjal, serta peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Program pemenuhan gizi juga menyasar siswa sekolah dan pesantren, balita, serta ibu hamil.
Terkait penanggulangan TB, pemerintah menyoroti tantangan Indonesia sebagai salah satu negara dengan beban kasus TB tertinggi di dunia. Oleh karena itu, penemuan kasus secara aktif dan keberhasilan pengobatan menjadi bagian penting dalam program nasional percepatan penuntasan TB yang dijalankan secara intensif sejak 2025.
Penguatan layanan kesehatan di Jepara turut terlihat dalam peninjauan RSUD R.A. Kartini. Rumah sakit tersebut mencatat 142 tindakan catheterization laboratory (Cathlab) selama periode Mei hingga September 2026, setelah layanan itu mulai mendapat persetujuan pelayanan BPJS Kesehatan pada Mei 2026.
Pihak RSUD R.A. Kartini juga memaparkan kebutuhan tambahan dokter spesialis, peralatan medis, dan sarana pendukung untuk mengembangkan layanan kesehatan prioritas.
Bupati Witiarso berharap kunjungan tersebut dapat memperkuat dukungan pemerintah pusat dan provinsi terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan di Jepara. Sinergi lintas pemerintahan dinilai penting agar peningkatan fasilitas kesehatan berjalan beriringan dengan upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui pengembangan Desa Siaga TB, perluasan CKG, dan peningkatan kapasitas rumah sakit, Pemkab Jepara berupaya membangun sistem pelayanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau, responsif, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Jepara MULUS, yakni Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius.
Peliput : Slamet
