DetailNews.id, Jakarta – Kolaborasi antara pemerintah, filantropi, dan sektor swasta menjadi salah satu strategi Kementerian Kesehatan RI dalam mempercepat pencapaian target kesehatan nasional. Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin menekankan pentingnya tata kelola pendanaan yang transparan agar setiap kontribusi memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Menteri Kesehatan RI, Budi G. Sadikin, saat menghadiri AVPN Southeast Asia Health Impact Leadership Forum 2026 di Pullman Jakarta Thamrin CBD, Kamis (11/6).
“Bagi kami, filantropi adalah soal kepercayaan. Kepercayaan tidak bisa didapat begitu saja. Kepercayaan harus diusahakan,” kata Menkes.
Menurutnya, pemerintah membuka ruang bagi para donor untuk menyalurkan dukungan melalui berbagai jalur, baik pemerintah, organisasi masyarakat sipil, maupun sektor swasta, sepanjang program yang dijalankan selaras dengan prioritas kesehatan nasional.
Menkes mencontohkan upaya menurunkan angka kematian ibu yang dapat melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaannya. Namun, setiap dukungan pendanaan yang masuk diminta untuk didaftarkan ke Kementerian Kesehatan agar pelaksanaan dan hasil program dapat dipantau secara terbuka.
Dengan mekanisme tersebut, kontribusi pemerintah maupun pihak non-pemerintah dapat diukur secara transparan sekaligus memberikan fleksibilitas bagi donor dalam menyalurkan dukungan.
Dalam forum tersebut, Menkes juga menyampaikan sejumlah kerja sama filantropi dan mitra pembangunan yang telah berjalan, di antaranya dukungan Uni Emirat Arab untuk pembangunan rumah sakit di Solo, dukungan lembaga Jepang senilai 10 miliar yen untuk pembangunan rumah sakit 22 lantai, serta dukungan Vitamin Angel berupa jutaan tablet untuk membantu peningkatan gizi ibu hamil.
Selain itu, kerja sama vaksinasi HPV bersama MSD dan sejumlah mitra juga disebut sebagai salah satu upaya mempercepat ketersediaan vaksin untuk masyarakat.
Menkes menegaskan setiap program kesehatan harus memiliki perhitungan yang jelas, termasuk dalam hal dampak yang dihasilkan. Ia mencontohkan program vaksinasi HPV untuk 50 juta perempuan di Indonesia.
Menurutnya, jika hanya mengandalkan anggaran pemerintah, program tersebut membutuhkan waktu sekitar 20 tahun untuk selesai. Padahal, setiap tahun sekitar 10.000 perempuan Indonesia meninggal akibat infeksi HPV. Dengan dukungan pendanaan yang mampu mempercepat pelaksanaan vaksinasi menjadi 10 tahun, sekitar 100.000 kematian dapat dicegah.
“Anggarannya ada, kesenjangannya ada, sehingga bisa diisi. Semuanya transparan. Setelah diterima, laporannya akan ada,” ujar Menkes.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan dan AVPN telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama strategis pada 13 Mei 2026 untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Kerja sama tersebut mencakup mobilisasi sumber daya filantropi dan investasi sosial untuk program kesehatan prioritas nasional, dukungan inovasi dan teknologi kesehatan, penguatan jejaring multisektor, hingga pelaksanaan proyek percontohan Sustainable Development Goals (SDGs) di sektor kesehatan.
AVPN Southeast Asia Health Impact Leadership Forum 2026 menjadi forum regional pertama AVPN di Asia Tenggara yang mempertemukan pemimpin sektor korporasi, filantropi, farmasi, life sciences, serta kebijakan publik.
Forum tersebut mengangkat empat fokus utama, yakni penguatan ekosistem kesehatan mental anak muda, percepatan eliminasi kanker serviks, peningkatan gizi ibu dan anak, serta pembiayaan inovatif untuk riset dan pengembangan penyakit menular.
Peliput : Ine
