https://www.fapjunk.com https://pornohit.net london escort london escorts buy instagram followers buy tiktok followers
Kamis, Februari 22, 2024
BerandaKampanyeKetua PMII Manado Cak Ris : Politik Dinasti Wujud Kegagalan Demokrasi

Ketua PMII Manado Cak Ris : Politik Dinasti Wujud Kegagalan Demokrasi

DetailNews.id – Manado, 24 Januari 2024-Ketua PMII Manado, Riswan Muhammad, atau Cak Ris, buka suara terhadap pernyataan Presiden Jokowi yang membolehkan presiden berkampanye mendukung pihak tertentu. Menurutnya, hal tersebut berpotensi membuka kran praktik KKN dalam pemilu, terutama terkait keterlibatan ASN dan pejabat negara yang diatur oleh Peraturan KPU.

“Saya melihat bahwa pernyataan Presiden tersebut bisa merugikan prinsip netralitas ASN dan pejabat negara dalam politik, sebagaimana diatur oleh UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 288. Dalam UU No 7 tahun 2017 pasal 299 memang ada aturan yang mengatur soal keterlibatan Presiden dan Wapres dalam pemilu, akan tetapi jika keterlibatan presiden dalam pemilu kali ini justru akan terlihat kurang etis, sebagai pimpinan pemerintahan presiden harus mengedepankan moral dan etika karena hal itu lebih tinggi dari undang undang, jika presiden berpihak justru itu bisa menciptakan ketidakstabilan dalam bernegara, karena yang ikut kontestasi adalah anak presiden” ujar Cak Ris dalam pernyataannya.

Cak Ris juga menyoroti dinasti politik keluarga Jokowi melalui Gibran dalam Pemilu 2024. Ia menilai perluasan kekuasaan oleh Jokowi lewat Gibran sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaan pasca pergantian presiden, dengan potensi, risiko gagalnya upaya menyelamatkan demokrasi indonesia dari politik dinasti jika paslon 02 menang.

“Di berbagai media kita lihat gelombang kritik terhadap gibran sangat meluas, bukan hanya media lokal, juga media internasional lewat artikel New york Times yang berjudul “For Indonesia’s President, a Term Is Ending, but a Dynasty Is Beginning,” Perluasan kekuasaan oleh jokowi lewat gibran merupakan upaya menyelamatkan kekuasaannya pasca pergantian presiden, jika 02 menang maka Indonesia menjadi contoh dari gagalnya upaya menyelamatkan demokrasi Indonesia dari politik dinasti”, tegas Riswan.

Menekankan pentingnya mengedepankan prinsip demokrasi dan netralitas, Cak Ris menyatakan bahwa akumulasi kekayaan besar harus diimbangi dengan akumulasi kekuasaan besar, hal ini juga di ungkapkan oleh Hannah Arendt (imperialisme: David Harvey) Kontroversi ini menambah kompleksitas dinamika politik menjelang Pemilu 2024, ucapnya.

Cak ris juga memberikan saran dan pertimbangan. Menurutnya sebagai etika kepemimpinan dalam jabatan publik.
“Sebagai pimpinan pemerintahan, kurang etis jika presiden Jokowi berkampanye, Saya menyarankan alangkah baiknya presiden mengundurkan diri dari jabatan untuk dapat berkampanye secara terang-terangan.” Ucap Cak Ris

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Most Popular

Recent Comments