DetailNews.id, Boltim – Kejelasan status dan lokasi lahan perkebunan di kawasan Tukeng, Banga, Lambui, dan Linggaga, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), kembali dipersoalkan. Sejumlah warga Desa Guaan, Kecamatan Mooat, bahkan mendatangi mantan Sangadi Desa Mooat, Darwin Mamonto, untuk meminta peninjauan hingga pembatalan sejumlah Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan berdasarkan transaksi lahan melalui Koperasi Prima Jaya Mooat.
Warga menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penguasaan lahan perkebunan tersebut. Mereka mempertanyakan kesesuaian antara lokasi yang direkomendasikan dengan titik koordinat serta kondisi objek tanah di lapangan.
Kecurigaan warga terutama berkaitan dengan lokasi perkebunan yang menjadi dasar penerbitan SKT melalui rekomendasi KPHP Unit 2 Bolsel-Boltim pada 2019. Mereka menduga lokasi yang tercantum dalam proses tersebut tidak sesuai dengan titik sebenarnya.
Sejumlah warga Desa Guaan mengaku telah berulang kali menemui mantan Sangadi Mooat untuk meminta agar SKT maupun dokumen jual beli yang bersumber dari Koperasi Prima Jaya Mooat ditinjau kembali. Mereka juga meminta agar dokumen tersebut dibatalkan apabila terbukti bermasalah.
Salah satu warga berinisial DP saat diwawancarai mengungkapkan, kecurigaan masyarakat terhadap lokasi lahan yang diklaim melalui koperasi tersebut telah berlangsung cukup lama.
“Torang solama curiga, lokasi yang Prima Jaya Mooat ada klaim nyandak sesuai dengan titik koordinat sebenarnya,” ungkap DP.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut administrasi penerbitan SKT, tetapi juga kejelasan objek tanah yang menjadi dasar transaksi.
Ia bahkan mempertanyakan apakah lokasi yang diperjualbelikan melalui koperasi dan kemudian diterbitkan SKT oleh Sangadi Mooat benar-benar berada di kawasan perkebunan Desa Mooat.
“Lokasi yang diperjualbelikan dari koperasi yang Sangadi Mooat ada kase terbit SKT, bukang di perkebunan Mooat,” tegasnya.
Sementara itu, mantan Sangadi Desa Mooat, Darwin Mamonto, membenarkan bahwa sejumlah warga Desa Guaan telah beberapa kali menghubunginya untuk meminta pembatalan SKT yang diterbitkan pada masa kepemimpinannya.
Darwin menjelaskan, permintaan tersebut didasari penilaian warga bahwa lokasi lahan yang dikaitkan dengan Koperasi Prima Jaya Mooat tidak berada pada titik sebagaimana yang tercantum atau dipahami dalam dokumen yang ada saat ini.
“Memang benar ada masyarakat yang datang untuk meminta membatalkan SKT yang saya terbitkan, karena menurut mereka lokasi Prima Jaya letaknya bukan di lokasi seperti yang ada saat ini. Namun saya belum mengambil keputusan karena harus berkoordinasi dulu dengan semua pihak yang berkaitan dengan lokasi tersebut maupun instansi teknis terkait,” jelas Darwin.
Hingga berita ini diterbitkan, Angki Londa yang disebut sebagai Ketua Koperasi Prima Jaya Mooat belum memberikan tanggapan saat dihubungi melalui WhatsApp untuk dimintai klarifikasi terkait keberatan warga tersebut.
Persoalan ini masih memerlukan penelusuran lebih lanjut, terutama menyangkut kesesuaian dokumen administrasi, titik koordinat, serta kejelasan lokasi lahan yang menjadi objek transaksi.
Peliput : Amingsih




