DetailNews.id, Medan – Berbagai cara dilakukan sindikat penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal untuk meloloskan calon pekerja ke Malaysia. Mulai dari menyamarkan keberangkatan sebagai perjalanan wisata hingga menggunakan kapal tongkang melalui jalur laut tidak resmi.
Praktik tersebut berhasil dibongkar Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Sumatera Utara (Sumut). Dalam pengungkapan dua jaringan berbeda, polisi menangkap empat tersangka dan menyelamatkan 11 calon PMI yang diduga menjadi sasaran penempatan ilegal.
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes Pol Kristinatara Wahyuningrum, dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Rabu (11/11/2026).
Menurut Kristinatara, kedua perkara diungkap Subdit III Ditres PPA dan PPO berdasarkan dua laporan polisi tertanggal 3 dan 4 Oktober 2026. Masing-masing jaringan menggunakan modus berbeda untuk memberangkatkan calon pekerja ke Malaysia.
“Pengungkapan ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat. Kami berkomitmen memastikan setiap tindak pidana terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan ditangani secara profesional, tegas, dan sesuai ketentuan hukum,” ujar Kristinatara.
Dalam kasus pertama, polisi menangkap dua perempuan berinisial S alias R (40) dan ES (41) di Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, pada 2 Oktober 2026.
Keduanya memiliki peran berbeda. ES bertugas merekrut calon pekerja sekaligus membantu pengurusan paspor, sedangkan S alias R mengatur transportasi dan tiket keberangkatan melalui Pelabuhan Tanjung Balai menuju Malaysia.
Dua korban yang direkrut merupakan perempuan berinisial R.A. (24), warga Tebing Tinggi, dan N.R. (20), warga Serdang Bedagai.
Keduanya dijanjikan pekerjaan sebagai perawat lansia dan pengasuh bayi dengan upah masing-masing Rp6,7 juta dan Rp8,6 juta per bulan.
Selain mengamankan dua korban tersebut, polisi juga menggagalkan keberangkatan tiga calon PMI lainnya yang berencana berangkat secara mandiri. Dengan demikian, total lima orang berhasil diselamatkan dalam pengungkapan jaringan pertama.
“Modus yang digunakan adalah mengelabui petugas imigrasi dengan membuat keberangkatan calon PMI seolah-olah untuk perjalanan wisata, padahal tujuan sebenarnya untuk bekerja di Malaysia,” jelas Kristinatara.
Pada pengungkapan jaringan kedua, polisi menangkap S.B. alias Pak H (57) dan M.D.T. (43), yang diketahui berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
Keduanya diamankan di Air Genting, Kabupaten Asahan, pada 3 Oktober 2026.
S.B. diduga berperan merekrut, menampung, serta mengatur keberangkatan calon PMI melalui jalur laut tidak resmi menggunakan kapal tongkang.
Sementara itu, M.D.T. bertugas menjemput calon pekerja dari tiga lokasi berbeda, yakni loket bus Putra Pelangi, gerbang Tol Bandar Selamat, dan Bandara Kualanamu.
Dari jaringan tersebut, polisi berhasil menyelamatkan enam calon PMI yang berasal dari Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sumatera Utara.
Dalam pengungkapan kasus kedua, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti berupa dua unit mobil, masing-masing Mitsubishi Pajero Sport dan Ford Everest, sembilan unit telepon genggam, serta uang tunai Rp8,6 juta.
Penyidik juga telah memeriksa sembilan saksi dan meminta keterangan ahli dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) serta Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).
Kristinatara menjelaskan, penanganan kedua perkara tersebut melibatkan sejumlah instansi, di antaranya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, BP3MI Sumut, Disnaker Sumut, dan Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sumut.
Untuk perkara pertama, dua tersangka dijerat Pasal 455 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Pasal 81 subsider Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Sementara dua tersangka dalam perkara kedua dijerat Pasal 81 subsider Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
“Kami tegaskan tidak ada toleransi terhadap kekerasan, eksploitasi, maupun perdagangan manusia, siapa pun pelakunya. Namun, terhadap perkara yang masih dalam proses penyidikan, kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” tegas Kristinatara.
Polda Sumut mengimbau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar menggunakan jalur penempatan resmi dan memastikan legalitas perusahaan penyalur.
Langkah tersebut penting untuk mencegah masyarakat terjebak dalam praktik penempatan ilegal yang berpotensi berujung pada eksploitasi hingga tindak pidana perdagangan orang.
Peliput: Syamsir
