DetailNews.id, Kotamobagu – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu mulai memproses penuntutan kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Workshop Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Jurusan Perhotelan di Desa Bulud, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). Dua tersangka dalam perkara yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp801 juta itu kini ditahan di Rutan Kelas IIB Kotamobagu.
Kedua tersangka masing-masing berinisial REP dan ABR diserahkan oleh Tim Penyidik Polres Kotamobagu bersama barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kotamobagu melalui proses Tahap II, Senin (9/11/2026).
Kasi Intel Kejari Kotamobagu, Julian Charles Rotinsulu, SH, menjelaskan bahwa REP merupakan Ketua Yayasan Penggerak Pendidikan Nusantara Manado yang bertanggung jawab menerima dan mengelola bantuan pemerintah. Sementara ABR bertugas sebagai kepala tukang sekaligus pelaksana lapangan yang ditunjuk REP.
Perkara ini berkaitan dengan pembangunan gedung workshop BLKK Tahun Anggaran 2021 dan pengadaan peralatan pelatihan vokasi Jurusan Perhotelan Tahun Anggaran 2022.
Dalam pengajuan proposal kepada Kementerian Ketenagakerjaan, yayasan tersebut memperoleh bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN sebesar Rp500 juta untuk pembangunan fisik gedung dan Rp301,7 juta untuk pengadaan peralatan pelatihan.
Namun, hasil pemeriksaan menemukan pembangunan gedung hanya terealisasi sekitar 40 persen. Sejumlah pekerjaan, mulai dari pemasangan rangka, pengatapan, pengecoran, pemasangan tegel hingga pengecatan, tidak diselesaikan.
Tidak hanya pembangunan fisik, pengelolaan bantuan peralatan pelatihan vokasi juga bermasalah. Peralatan yang telah diadakan tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk menunjang kegiatan pelatihan kerja masyarakat.
Julian mengungkapkan, berdasarkan hasil perhitungan BPKP Perwakilan Sulawesi Utara, perkara tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp801.730.244,93.
Jumlah itu terdiri atas Rp500 juta dari pembangunan fisik gedung BLKK Tahun Anggaran 2021 dan Rp301.730.244,93 dari pengadaan peralatan pelatihan vokasi Tahun Anggaran 2022.
“Setelah menerima penyerahan Tahap II, Kejari Kotamobagu langsung menahan kedua tersangka untuk kepentingan penuntutan,” tegas Julian.
Kedua tersangka menjalani penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 9 hingga 28 November 2026, dan dititipkan di Rutan Kelas IIB Kotamobagu.
Julian menegaskan, Kejari Kotamobagu terus memperkuat komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama penyalahgunaan bantuan pemerintah yang semestinya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Peliput : Owen
