DetailNews.id – Pemerintah Desa Botuliodu, Kecamatan Tomini, membantah dugaan Pungutan Liar (Pungli) biaya retribusi kepada nelayan yang berlabuh di Pelabuhan di wilayahnya.
“Saya tidak pernah melakukan pungutan biaya retribusi karena itu kewenangan daerah. Tapi ijin tambat labuh memanfaatkan aset desa yang kami lakukan,” kata Sangadi Botuliodu Hitler Gintulangi, Jum’at (05/11/2021).
Para pemilik Kapal Motor ini juga seringkali tidak memiliki etika ketika masuk ke wilayahnya.tandasnya.
Hal itu dibenarkan oleh Camat Tomini Abidin Patilima. Katanya, Pemerintah Desa Botuliodu tidak melakukan pungutan retribusi perikanan karena itu merupakan kewenangan pihak Dinas Perikanan
“Ijin tambat labuh yang dilakukan bagi kapal motor atau pajeko yang memanfaatkan aset desa tambatan perahu di Botuliodu,”
Abidin menjelaskan, kewenangan desa adalah mengelola aset desa. Salah satunya tambatan perahu yang didanai Dana Desa (DDS) tahun 2019.
“Jadi bagi pemilik kapal motor atau pajeko yang keberatan dengan himbauan ini, Pemerintah Desa mempersilahkan untuk tidak menggunakan aset desa tersebut,” tutup Patilima.
(TD)
