DetailNews.id, Bolmong – Penguatan kemandirian desa menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah memperkuat pemahaman pemerintah desa mengenai kewenangan yang harus diatur dan dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Upaya itu dilakukan melalui kegiatan Asistensi Penataan Kewenangan Desa dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Desa yang digelar di Ruang C.J. Rantung, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Jumat (6/11/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Direktur Penataan Desa dan Administrasi Desa, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi Sulawesi Utara, serta Plt. Kepala Dinas PMDD Provinsi Sulawesi Utara.
Agenda ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Peraturan Desa (Perdes) tentang Kewenangan Desa secara serentak oleh masing-masing desa.
Kabupaten Bolmong mengikutsertakan jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), mulai dari kepala dinas, sekretaris dinas, hingga Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa.
Selain itu, sebanyak 100 sangadi bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 100 desa di Bolmong turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.
Melalui asistensi ini, pemerintah mendorong setiap desa memahami sekaligus menetapkan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penataan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah desa dalam menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.
Kejelasan kewenangan juga dinilai penting untuk membuka peluang pengembangan ekonomi desa. Dengan dasar regulasi yang kuat, pemerintah desa dapat lebih leluasa mengoptimalkan potensi wilayah, mengembangkan sektor unggulan, dan menyusun program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
Keterlibatan 100 desa dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Bolmong memperkuat kapasitas dan kemandirian pemerintahan desa.
Pemerintah berharap penataan kewenangan dapat diterapkan secara tepat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa berjalan lebih efektif serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, desa diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana pembangunan, tetapi juga mampu berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing.
Peliput : Dayat
