DetailNews.id, Tarakan — Penggunaan pembayaran digital melalui QRIS di Kalimantan Utara terus berkembang. Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah masyarakat yang telah menggunakan QRIS di Kaltara kini mencapai sekitar 120 ribu pengguna.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kaltara Agus Taufik di sela pelaksanaan Kaltara Digital QRIS (KATALIS) 2026 di Taman Berkampung, Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, Tarakan, Sabtu (15/8/2026).
KATALIS 2026 digelar untuk menyemarakkan Pekan QRIS Nasional (PQN) 2026 sekaligus memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya BI memperluas akseptasi pembayaran digital di seluruh wilayah Kaltara.
Agus mengatakan peningkatan penggunaan QRIS terlihat dari berbagai indikator, mulai dari volume hingga frekuensi transaksi. Pertumbuhan tersebut, kata dia, juga didukung semakin baiknya jaringan komunikasi dan telekomunikasi.
“Dari sisi volume terus meningkat, kemudian dari sisi frekuensi transaksi juga meningkat. Semakin pesat karena jaringan komunikasi dan telekomunikasi juga semakin mendukung,” kata Agus kepada wartawan.
Menurutnya, kemudahan transaksi digital membuat QRIS semakin mudah diterima berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
BI pun terus mendorong perluasan akseptasi QRIS melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, perbankan, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), perbankan swasta, hingga Bank Pembangunan Daerah (BPD).
“Jumlah masyarakat yang sudah menggunakan QRIS sudah sekitar 120 ribu di Kalimantan Utara. Saya yakin ke depan akan semakin meningkat melalui berbagai promosi produk, kemudahan layanan dan kerja sama,” ujarnya.
Agus menilai generasi muda, khususnya generasi Z dan milenial, menjadi salah satu kelompok yang paling cepat beradaptasi dengan sistem pembayaran digital.
Menurut dia, kebiasaan generasi muda menggunakan berbagai layanan digital, termasuk e-commerce, turut mendorong mereka lebih mudah menerima QRIS sebagai metode pembayaran.
“Generasi muda, milenial, Gen Z ini semakin mudah beradaptasi terhadap layanan digital. Belanja sekarang menggunakan e-commerce, kemudian sistem pembayaran pun menggunakan kanal QRIS,” jelasnya.
Meski demikian, BI tidak hanya menyasar generasi muda. Edukasi dan perluasan penggunaan QRIS tetap ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat.
“Kita harapkan semua masyarakat lebih familiar dan menerima sistem pembayaran melalui QRIS,” katanya.
Agus menegaskan penguatan transaksi digital bukan berarti meninggalkan sistem pembayaran tunai. Menurutnya, kedua metode pembayaran tersebut tetap memiliki fungsi masing-masing dan dapat berjalan berdampingan.
“Pembayaran tunai juga tetap kita dorong. Keduanya saling melengkapi. Digital terus kita kuatkan, bukan berarti sistem pembayaran tunai kita tinggalkan,” ujarnya.
Di sisi lain, Agus menekankan peningkatan literasi menjadi bagian penting dalam memperluas penggunaan pembayaran digital. Masyarakat tidak hanya perlu mengetahui kemudahan QRIS, tetapi juga memahami berbagai risiko dalam transaksi digital.
“Di samping kemudahan-kemudahan yang kita peroleh, tentunya kita harus mewaspadai berbagai risiko yang muncul. Kewajiban kami bersama pemerintah dan stakeholder di Kaltara terus meningkatkan edukasi dan literasi keuangan serta literasi digital kepada masyarakat,” tuturnya.
Pertumbuhan transaksi digital juga dinilai sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur telekomunikasi. Karena itu, BI mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus memperluas serta memeratakan jaringan komunikasi hingga ke pelosok Kaltara.
Agus mengatakan jaringan telekomunikasi yang semakin merata akan memudahkan masyarakat memanfaatkan layanan pembayaran digital.
“Kita bersama-sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah menghendaki perluasan dan pemerataan jaringan telekomunikasi ke seluruh Kalimantan Utara sehingga masyarakat semakin mudah menggunakan transaksi digital,” pungkasnya.
Dengan jumlah pengguna yang telah mencapai sekitar 120 ribu, BI optimistis penggunaan QRIS di Kaltara masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar. Perluasan infrastruktur, edukasi, literasi digital, serta kolaborasi dengan perbankan dan pemerintah menjadi kunci agar pembayaran digital semakin diterima masyarakat.
Peliput: Raden
