BerandaBolmongPerkara Perdata Pemkab Bolmong Berlanjut, Kejari Kotamobagu Ajukan PK

Perkara Perdata Pemkab Bolmong Berlanjut, Kejari Kotamobagu Ajukan PK

DetailNews.id, Bolmong – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menempuh upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara perdata yang melibatkan pemerintah daerah tersebut. Proses pengajuan PK dikawal Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu.

Tim JPN secara resmi menyerahkan Memori PK beserta surat permohonan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Kotamobagu melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Selasa (17/11/2026).

Sebelum dokumen diserahkan, Kepala Kejari Kotamobagu Tasjrifin M. A. Halim, S.H., M.H., terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan evaluasi akhir terhadap berkas permohonan serta Memori PK.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kelengkapan administrasi dan kesiapan materi hukum sebelum dokumen diajukan ke pengadilan.

Penyerahan berkas dipimpin Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Kotamobagu, Andika Esra Awoah, S.H. Tim JPN juga berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolmong yang turut mendampingi proses pengajuan.

Dalam perkara ini, Kejari Kotamobagu bertindak sebagai kuasa hukum Pemkab Bolmong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2026 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-01/SKK-/11/2026 tertanggal 9 November 2026.

Permohonan PK tersebut diajukan terhadap BIU A. Damogalad selaku Termohon PK. Tim JPN menyampaikan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu.

Adapun putusan yang menjadi objek permohonan peninjauan kembali meliputi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 997 K/Pdt/2019 tertanggal 8 Mei 2019, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 80/PDT/2018/PT MND tertanggal 28 Agustus 2018, serta Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 134/Pdt.G/2016/PN Ktg tertanggal 31 Januari 2018.

Pendampingan hukum tersebut merupakan bagian dari kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Melalui langkah tersebut, Kejari Kotamobagu menjalankan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan dan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, permohonan PK akan diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Peliput : Dayat

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Most Popular

Recent Comments