DetailNews.id, Jember – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember, Senin (28/9/2026).
Bupati Jember Muhammad Fawait biasa disapa Gus Fawait menjelaskan bahwa penyusunan Raperda APBD 2027 dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan keterbatasan ruang fiskal daerah, termasuk adanya penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat. Kendati demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember tetap menempatkan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai prioritas utama.
”Aktivitas ekonomi Jember tidak hanya ditopang oleh belanja yang bersumber dari APBD. Berbagai program pemerintah pusat yang masuk ke Jember, khususnya di sektor pertanian dan pendidikan, turut menjadi bagian dari roda ekonomi daerah,” ujar Gus Fawait.
Ia menambahkan, Pemkab Jember juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan alokasi alokasi transfer tambahan pada Perubahan APBD 2027 mendatang.
Mengenai target PAD sebesar Rp1,294 triliun, Gus Fawait menegaskan pentingnya menetapkan target yang terukur dan rasional agar capaian di lapangan dapat terealisasi secara optimal.
“Target boleh mungkin tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya, tapi akan tercapai,” tegasnya.
Bupati Jember Gus Fawait mengingatkan keberhasilan Pemkab Jember pada tahun 2025 yang mencatatkan pertumbuhan PAD sebesar 32,36 persen tanpa menaikkan tarif pajak daerah. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, Pemkab Jember berencana kembali memberikan insentif pajak pada tahun anggaran 2027.
Guna menutup defisit pembiayaan pembangunan, rancangan APBD 2027 mengalokasikan penerimaan pembiayaan sebesar Rp987 miliar. Sumber pembiayaan tersebut terdiri atas estimasi SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp200 miliar dan skema pinjaman daerah sebesar Rp786 miliar melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Gus Fawait menguraikan bahwa skema pinjaman tersebut difokuskan untuk memperkuat fasilitas pelayanan publik primer, terutama sektor kesehatan dan pengembangan rumah sakit rujukan.
“Karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat, maka dana talangan salah satunya kita peruntukkan untuk mengoptimalkan pembangunan,” terangnya.
Dalam penyusunan APBD 2027, Pemkab Jember menetapkan lima arah kebijakan utama, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang religius, unggul dan berkarakter, pembangunan birokrasi yang profesional, humanis dan melayani melalui pemanfaatan teknologi informasi, pembangunan infrastruktur berkualitas serta penataan kota berbasis pembangunan berkelanjutan, serta percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan sekaligus penguatan ketahanan pangan.
Peliput : Lukman
