DetailNews.id, Bolmong – Status ratusan hektare lahan di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Batu Kilat, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), mulai ditelusuri UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit II Boltim-Bolsel. Penelusuran ini menyusul temuan sekitar 300 hektare lahan yang telah diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT), dengan kurang lebih 100 hektare di antaranya diduga telah diperjualbelikan.
Informasi tersebut terungkap setelah KPH meminta klarifikasi kepada Sangadi Desa Matali Baru, Wien Lomamay, pada Senin (9/11/2026).
Kepala UPTD KPH Unit II Boltim-Bolsel, Ahmad Djunaedi, S.Hut., membenarkan pemeriksaan yang berlangsung pukul 09.30 hingga 11.00 WITA tersebut.
“Sesuai keterangan atau pengakuannya, dia bilang 300 hektare yang sudah diterbitkan SKT dan yang sudah diperjualbelikan oleh masyarakat kurang lebih 100 hektare,” ungkap Djun, sapaan akrab Ahmad Djunaedi, kepada media ini, Selasa (10/11/2026).
Dari hasil klarifikasi, penerbitan SKT di lokasi yang dipersoalkan diketahui berlangsung dalam dua periode kepemimpinan pemerintah desa. Sebagian dokumen disebut telah diterbitkan saat Matali Baru dipimpin sangadi sebelumnya, sementara sebagian lainnya terbit pada masa kepemimpinan Wien Lomamay.
Kepada pihak KPH, Wien mengaku hanya menandatangani surat jual beli yang dibawa masyarakat dengan mengacu pada nama warga yang tercantum dalam SKT.
Namun, saat ditanya mengenai identitas pihak yang membeli lahan di kawasan Batu Kilat, sangadi disebut mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa pembelinya.
Keterangan lain yang muncul dalam pemeriksaan menyebutkan, sejumlah warga yang diduga menjual lahan tersebut tidak mengetahui bahwa lokasi yang mereka kuasai berada di dalam kawasan HPT.
Djunaedi juga mengungkapkan bahwa dalam surat pernyataannya, Wien menyatakan apabila lahan masyarakat yang telah diperjualbelikan terbukti masuk kawasan HPT, maka surat jual belinya dinyatakan batal.
Pernyataan tersebut akan menjadi salah satu bahan penelusuran KPH untuk memastikan status administrasi dan legalitas transaksi lahan.
Untuk memastikan kondisi di lapangan, KPH Unit II berencana turun langsung mencocokkan data penerbitan SKT sekitar 300 hektare dengan lahan yang disebut telah diperjualbelikan seluas kurang lebih 100 hektare.
Pemeriksaan ini diperlukan untuk mengetahui apakah seluruh lahan atau hanya sebagian yang masuk dalam kawasan HPT.
“Rencana besok pihak UPTD KPH II akan turun ke lokasi yang diduga telah diperjualbelikan. Selain itu akan memasang papan pengumuman bahwa tanah ini berada di kawasan HPT,” jelas Djunaedi, alumni Fakultas Kehutanan UDK.
Pemasangan papan pengumuman dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai status kawasan sekaligus mencegah transaksi maupun penguasaan lahan lebih lanjut yang tidak sesuai ketentuan.
Sebelumnya, hasil geotag dan deliniasi KPH Unit II telah memastikan lokasi Batu Kilat yang menjadi sorotan berstatus HPT dan berada dalam areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).
Dugaan transaksi lahan di kawasan hutan tersebut masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. KPH perlu memastikan batas kawasan, pihak yang menerbitkan dokumen, penjual, pembeli, hingga proses transaksi yang berlangsung.
Penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan memiliki ketentuan tersendiri. Keberadaan SKT maupun kesepakatan jual beli antarperorangan tidak dengan sendirinya membuktikan legalitas penguasaan lahan di dalam kawasan hutan.
Apabila ditemukan unsur pelanggaran, penanganannya akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian.
Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk anggota DPRD Kota Kotamobagu berinisial A dan pihak pembeli berinisial GLA alias Glen. Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
Peliput : Dayat
