DetailNews.id, Bitung — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi pelajar, mulai menuai kritik terkait implementasi di daerah. Di Kota Bitung, Sulawesi Utara, salah satu sekolah di wilayah pinggiran, SMK Negeri 6 Bitung, mengaku belum tersentuh program tersebut meski telah melalui proses pendataan berulang kali.
Sekolah yang berlokasi di Kelurahan Sagerat, Kecamatan Matuari itu menghadapi tantangan geografis yang tidak ringan. Minimnya akses transportasi umum membuat para siswa kesulitan mendapatkan makanan di luar lingkungan sekolah, sehingga keberadaan program MBG dinilai sangat krusial.
Ketua Komite SMK Negeri 6 Bitung, Iskandar Soleman, menilai keterlambatan realisasi program ini justru bertolak belakang dengan kondisi di lapangan yang membutuhkan perhatian lebih.
“Sekolah kami berada di wilayah pinggiran dengan akses yang terbatas. Tidak ada angkutan umum, bahkan ojek pun jarang melintas. Ini membuat siswa kesulitan untuk membeli makanan,” ujar Iskandar pada media, Sabtu (25/4)
Ia mempertanyakan prioritas distribusi program MBG yang dinilai belum menyentuh sekolah dengan kebutuhan paling mendesak.
“Yang jadi pertanyaan, sampai sekarang program ini belum masuk ke sekolah kami. Padahal justru sekolah seperti kami yang sangat membutuhkan. Apakah program ini hanya difokuskan untuk sekolah di pusat kota?” tegasnya.
Iskandar juga mengungkapkan bahwa pihak sekolah telah mengikuti proses pendataan sejak tahun lalu, bahkan hingga tiga kali, namun belum ada tindak lanjut konkret.
“Kami sudah didata berulang kali oleh pihak terkait, tapi realisasinya belum ada. Kami butuh kepastian karena ini menyangkut kebutuhan dasar siswa,” katanya.
Dengan aktivitas pembelajaran yang padat, termasuk keberadaan Tempat Uji Kompetensi (TUK), kebutuhan asupan gizi bagi siswa menjadi semakin penting untuk menunjang proses belajar.
Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kota Bitung, Dewi Sartika Mellaninyanto, membenarkan bahwa SMK Negeri 6 telah masuk dalam data penerima MBG, namun realisasi masih menunggu kesiapan fasilitas pendukung.
“Data sekolah sudah kami input dan tervalidasi. Saat ini pembangunan SPPG yang akan melayani sekolah tersebut masih dalam tahap persiapan. Kami berharap dalam waktu dekat bisa segera beroperasi,” jelas Dewi.
Ia menambahkan bahwa keterbatasan kapasitas menjadi kendala utama dalam distribusi program saat ini.
“Kami tidak bisa memaksakan SPPG yang sudah berjalan untuk menambah jumlah sekolah, karena ada aturan batas maksimal pelayanan sebanyak 3.000 penerima manfaat. Saat ini beberapa SPPG yang sudah operasional bahkan telah melebihi kapasitas tersebut,” ungkapnya.
Dewi memastikan bahwa seluruh sekolah di Kota Bitung pada akhirnya akan mendapatkan manfaat program MBG, meskipun harus menunggu hingga fasilitas pendukung siap sepenuhnya.
“Semua sekolah akan terlayani, tetapi memang harus bersabar sampai SPPG yang baru siap beroperasi,” tutupnya.
Kondisi ini menyoroti pentingnya pemerataan distribusi program nasional agar tidak menimbulkan kesenjangan antara sekolah di pusat kota dan wilayah pinggiran. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah konkret guna memastikan program MBG benar-benar tepat sasaran dan menjangkau seluruh pelajar tanpa terkecuali.
Peliput : ical
 yang digagas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi pelajar, mulai){kind=link}