DetailNews.id, Kotamobagu – Penyusunan program penanggulangan kemiskinan di Kota Kotamobagu untuk tahun 2027 mulai dimatangkan melalui pelibatan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program yang dirancang lebih terarah, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Tahap III penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kota Kotamobagu Tahun 2027 yang digelar Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Rabu (11/11/2026), di Aula Kantor Bapelitbangda.
Kegiatan ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, sangadi, lurah, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kota Kotamobagu.
Dalam sambutan Sekretaris Daerah yang dibacakan Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Yusrin Mantali, disampaikan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan daerah yang membutuhkan perhatian serius dan komitmen bersama.
Menurutnya, persoalan kemiskinan tidak dapat ditangani secara parsial oleh satu perangkat daerah. Diperlukan kerja sama, koordinasi, dan sinergi lintas sektor agar berbagai program pemerintah berjalan efektif serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui perencanaan yang terarah, terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ujar Yusrin.
Ia menjelaskan, penyusunan RAT Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2027 menjadi bagian penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat miskin, termasuk kelompok masyarakat rentan.
FGD tahap ketiga ini sekaligus menjadi ruang penyempurnaan rancangan dokumen RAT dengan menyelaraskan berbagai masukan, usulan, dan komitmen dari perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait.
Beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam pembahasan meliputi kesesuaian program dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, pemanfaatan data yang akurat dan mutakhir, serta penguatan koordinasi guna menghindari tumpang tindih program maupun penggunaan anggaran yang tidak efektif.
Selain itu, setiap program diharapkan memiliki indikator kinerja dan target capaian yang jelas sehingga pelaksanaannya dapat dipantau, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan.
Para peserta FGD juga diharapkan memberikan masukan serta rekomendasi konstruktif agar dokumen RAT yang dihasilkan berkualitas, realistis, dan dapat diterapkan secara optimal.
Melalui penyusunan rencana aksi tersebut, Pemkot Kotamobagu berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyatukan langkah dan memperkuat komitmen dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem.
Dengan demikian, RAT Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2027 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi pedoman kerja yang mampu menghadirkan program nyata dan manfaat langsung bagi masyarakat.
Peliput : Owen
