DetailNews.id, Jakarta – Masyarakat daerah berharap dinamika pergantian Wakil Presiden RI tidak menjadi arena perebutan pengaruh politik antarkekuatan partai. Tokoh masyarakat perbatasan asal Kalimantan, H. Alwan Saputra, S.P.I., M.M., meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan figur pemersatu yang mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat.
Pandangan tersebut disampaikan Alwan saat berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026), melalui sambungan telepon.
Menurutnya, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, sosok yang dipertimbangkan sebaiknya tidak semata-mata mewakili kepentingan partai politik.
Kondisi politik nasional membutuhkan figur independen yang mampu merangkul berbagai elemen bangsa, menjaga stabilitas, serta tidak memperlebar perbedaan antarkelompok.
“Kami sebagai masyarakat daerah berharap, apabila nantinya ada pengisian jabatan Wakil Presiden, sebaiknya mempertimbangkan figur yang bukan berasal dari kepentingan partai politik. Bukan berarti partai politik tidak memiliki hak, tetapi situasi saat ini membutuhkan sosok yang mampu merangkul semua pihak dan tidak menambah sekat-sekat politik,” ungkapnya.
Masyarakat di daerah, lanjutnya lebih membutuhkan ketenangan, kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan, dan pembangunan daripada menyaksikan perseteruan politik elite yang berkepanjangan.
“Kami ini masyarakat daerah ingin bekerja, berusaha, beribadah, dan menjalani kehidupan dengan tenang. Jangan sampai pertikaian elite politik terus dipertontonkan sehingga dampaknya merembet ke seluruh daerah,” katanya.
Karena itu, ia berharap Presiden Prabowo tidak hanya mempertimbangkan masukan dari kalangan politik, tetapi juga melibatkan ulama, kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh bangsa dalam menentukan langkah terkait pengisian jabatan Wakil Presiden sesuai mekanisme konstitusional.
Indonesia memiliki banyak figur potensial dari berbagai latar belakang yang dapat dipertimbangkan untuk mendampingi Presiden menyelesaikan masa pemerintahan hingga 2029.
“Harapan kami, Pak Prabowo dapat mengambil langkah yang benar-benar bijaksana. Libatkan para ulama, para kiai, tokoh agama, dan tokoh bangsa. Banyak figur yang memiliki kapasitas untuk menjadi wakil beliau,” jelasnya.
Terkait dinamika pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, Ia mengajak semua pihak menyikapi polemik yang berkembang, termasuk persoalan ijazah, secara proporsional dan objektif. Ia berharap perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi perpecahan di tengah masyarakat.
Alwan turut berharap DPR RI dan MPR RI menjalankan kewenangannya dengan mengedepankan konstitusi serta kepentingan nasional. Jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi politik, melainkan amanah konstitusional yang membutuhkan integritas dan kemampuan menjaga persatuan bangsa.
“Sudah saatnya para elite mengakhiri pertengkaran yang tidak produktif. Rakyat membutuhkan ketenangan, pembangunan, lapangan pekerjaan, dan kepastian masa depan. Siapa pun yang nantinya dipertimbangkan menjadi Wakil Presiden harus benar-benar memiliki kemampuan menyatukan bangsa. Jangan sampai kepentingan elite mengalahkan kepentingan rakyat,” pungkas Alwan.
Peliput: Raden
