BerandaKotamobaguTransparansi Pengadaan, PBJ Kotamobagu Terapkan Sistem Mini Kompetisi

Transparansi Pengadaan, PBJ Kotamobagu Terapkan Sistem Mini Kompetisi

DetailNews.id, Kotamobagu – Pemerintah Kota Kotamobagu terus memproses pengadaan pekerjaan konstruksi melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Pada tahun anggaran 2026, terdapat sembilan paket pekerjaan milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan total anggaran sekitar Rp11 miliar.

Dari sembilan paket tersebut, empat di antaranya telah memperoleh pemenang, sedangkan lima paket lainnya masih dalam tahapan pemilihan penyedia.

Kepala Bagian PBJ Kotamobagu, Norman Muis, ST, M.Ec.Dev., menjelaskan bahwa proses pemilihan penyedia dilakukan melalui sistem e-katalog dengan mekanisme mini kompetisi. Skema ini memberikan kesempatan kepada penyedia yang telah terdaftar untuk bersaing menawarkan jasa sesuai persyaratan dan kualifikasi pekerjaan.

“Mini kompetisi ini merupakan sistem yang bekerja dengan mengundang penyedia yang sudah terdaftar melalui e-katalog untuk mengikuti proses kompetisi,” jelas Norman, Kamis (12/11/2026).

Ia menerangkan, setiap perusahaan wajib memenuhi persyaratan teknis sesuai jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan. Untuk pekerjaan jalan, misalnya, penyedia harus memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan kualifikasi yang sesuai serta memenuhi ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Setelah seluruh persyaratan peserta diverifikasi, penyedia yang memenuhi kualifikasi diberi kesempatan untuk memasukkan penawaran. Selanjutnya, sistem akan menyusun peringkat secara otomatis berdasarkan harga yang diajukan.

Proses evaluasi dilakukan secara berurutan, dimulai dari penyedia dengan penawaran harga terendah. Apabila peserta pada peringkat pertama tidak memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis, evaluasi dilanjutkan kepada peserta pada peringkat berikutnya.

“Penawaran dibuka satu per satu. Jika peringkat pertama dinyatakan gugur setelah evaluasi, sistem baru melanjutkan ke peringkat berikutnya. Jadi, panitia tidak mengetahui siapa yang berada di peringkat kedua sebelum proses tersebut berjalan,” ungkap Norman.

Pengadaan sembilan paket pekerjaan konstruksi tersebut bersumber dari APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 dan mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026.

Dengan alokasi anggaran sekitar Rp11 miliar, proses pengadaan diharapkan berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan kompetitif. Selain memastikan pemilihan penyedia tuntas, pemerintah juga perlu mengawal mutu pekerjaan konstruksi dan ketepatan waktu pelaksanaan agar setiap proyek dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Kotamobagu.

Peliput : Owen

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Most Popular

Recent Comments