DetailNews.id, Boltara – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) mulai mematangkan arah kebijakan anggaran pembangunan tahun 2027. Hal ini ditandai dengan penyampaian Pengantar Nota Keuangan APBD Tahun Anggaran 2027 oleh Plt. Bupati Mohammad Aditya Pontoh, S.IP., dalam Sidang Paripurna DPRD, Kamis (12/11/2026).
Dalam penyampaiannya, Aditya menegaskan bahwa pengelolaan APBD 2027 harus mengedepankan efisiensi, ketepatan sasaran, serta hasil yang terukur. Setiap anggaran yang dialokasikan diharapkan benar-benar memberikan dampak bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Penyampaian Nota Keuangan tersebut merupakan tindak lanjut dari Sidang Paripurna penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang telah dilaksanakan pada Agustus lalu.
Aditya menjelaskan, penyusunan APBD 2027 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 yang mengamanatkan dukungan terhadap delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Kebijakan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam lima fokus utama pembangunan daerah, yakni akselerasi pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan kedaulatan pangan.
Ia juga menegaskan bahwa APBD 2027 tidak lagi berorientasi pada ekspansi program, melainkan diarahkan pada konsolidasi anggaran, penajaman prioritas, dan peningkatan kualitas belanja.
Prinsip yang ditekankan dalam kebijakan tersebut adalah setiap rupiah anggaran harus memiliki hasil yang jelas dan dapat diukur.
“Efisiensi dimaknai bukan sebagai pengurangan pelayanan publik, melainkan peningkatan kualitas belanja melalui rasionalisasi program, eliminasi duplikasi kegiatan, serta pendekatan berbasis kinerja dan dampak,” tegasnya.
Adapun gambaran umum APBD Kabupaten Boltara Tahun Anggaran 2027 mencatat total pendapatan daerah sebesar Rp513.492.334.305. Jumlah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp28.847.398.305 dan pendapatan transfer sebesar Rp484.644.936.000.
Sementara itu, total belanja daerah direncanakan mencapai Rp528.834.498.937, dengan rincian belanja operasi Rp437.146.757.258, belanja modal Rp14.784.052.332, belanja tidak terduga Rp1.050.205.109, serta belanja transfer Rp75.853.484.238.
Untuk pembiayaan daerah, pemerintah menganggarkan sebesar Rp15.342.164.632.
Melalui penyampaian Nota Keuangan tersebut, Aditya berharap pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif dapat berjalan konstruktif hingga mencapai kesepakatan bersama demi menjamin keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Boltara.
Sidang paripurna tersebut turut dihadiri Kapolres, perwakilan Kejaksaan Negeri, perwakilan Pabung 1303/BM, perwakilan Ketua Pengadilan Agama Boroko, para Asisten Sekda, pimpinan OPD, staf ahli, serta undangan lainnya.
Peliput : Kifli
