DetailNews.id, Boltara – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terus memperkuat kampanye pencegahan perkawinan anak melalui gerakan “Stop Perkawinan Anak” yang menyasar masyarakat, sekolah, hingga tokoh agama dan tokoh adat.
Program ini digencarkan sebagai bagian dari upaya melindungi generasi muda serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah, sekaligus mendukung target nasional penurunan angka perkawinan anak secara bertahap.
Kepala DPPKBPPPA Boltara mengatakan, sosialisasi dilakukan dengan menekankan empat dampak utama yang paling sering dialami akibat perkawinan di usia dini, yakni tingginya risiko kesehatan ibu dan bayi, terhentinya pendidikan, meningkatnya kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, serta potensi memperparah kondisi kemiskinan.
Menurutnya, kehamilan pada usia anak memiliki risiko komplikasi yang lebih tinggi karena kondisi fisik yang belum sepenuhnya siap, termasuk potensi kematian ibu maupun bayi. Selain itu, perkawinan dini kerap membuat anak putus sekolah sehingga kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan meraih masa depan yang lebih baik menjadi terbatas.
“Perkawinan anak juga berdampak pada aspek psikologis dan sosial. Banyak yang belum siap secara emosional sehingga lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga,” ujarnya dalam materi sosialisasi.
Ia menambahkan, tanpa bekal pendidikan dan keterampilan yang memadai, pasangan usia muda berpotensi terjebak dalam kondisi ekonomi yang sulit dan siklus kemiskinan yang berulang.
Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan penurunan angka perkawinan anak menjadi 8,74 persen pada 2024 dan 6,94 persen pada 2030. Pemerintah Kabupaten Boltara menyatakan komitmennya untuk mendukung capaian tersebut melalui berbagai program edukasi, pengawasan, serta pendampingan kepada masyarakat.
DPPKBPPPA Boltara juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk orang tua, sekolah, tokoh agama, dan tokoh adat untuk tidak memberikan dukungan atau legitimasi terhadap praktik perkawinan anak.
“Anak terlindungi, Indonesia maju,” menjadi pesan utama dalam kampanye tersebut, dengan harapan setiap anak dapat tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal sebagai generasi penerus bangsa.
Peliput : Kifli
