DetailNews.id, Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, meminta publik tidak menyeret partainya dalam polemik mengenai kemungkinan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Deddy menegaskan, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden jika terjadi kekosongan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, pembahasan mengenai sosok pengganti Gibran tidak semestinya dikaitkan dengan PDI Perjuangan.
Hal itu disampaikan Deddy melalui akun pribadinya pada Kamis (12/11/2026). Ia merujuk pada ketentuan Undang-Undang MD3 yang menurutnya mengatur bahwa calon pengganti harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung dalam pemilihan presiden sebelumnya.
Deddy juga meminta masyarakat melihat kembali pihak-pihak yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA), sebelum mengaitkan persoalan tersebut dengan PDIP.
Tak hanya itu, ia turut menyinggung kemungkinan bergulirnya proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di parlemen setelah adanya putusan Mahkamah Agung terkait pembatalan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah yang diterbitkan Kemendikdasmen.
Menurut Deddy, kondisi tersebut berpotensi membuka persoalan yang lebih luas apabila polemik terus berlanjut. Ia bahkan menilai pengunduran diri Gibran menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan mempertahankan jabatan di tengah kontroversi.
Ia berpandangan, jika persoalan tersebut terus dipaksakan, proses politik dan hukum berpotensi mengungkap berbagai hal terkait penerbitan Suket dan PKPU yang disebutnya dapat berimplikasi pidana.
Deddy pun mengajak semua pihak mengakhiri perdebatan yang telah berlangsung cukup lama. Menurutnya, perhatian sebaiknya dialihkan pada persoalan yang lebih penting dan menyangkut kepentingan masyarakat.
Di akhir pernyataannya, Deddy mengingatkan bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki manusia untuk selamanya. Ia mengutip pemikiran Bung Karno bahwa kekuasaan yang abadi hanya milik Tuhan.
Peliput: Raden
