DetailNews.id, Tarakan – Inflasi di Kalimantan Utara tercatat 2,17% secara tahunan. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional 3,15% dan berada dalam sasaran pemerintah sebesar 2,5% plus-minus 1%.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kaltara Agus Taufik mengatakan kondisi inflasi di daerah masih terkendali. Namun, sejumlah risiko tetap perlu diantisipasi, terutama terkait harga energi dan pasokan pangan.
“Yang kita jaga adalah inflasi jangan sampai terlalu rendah, tetapi juga jangan sampai melebihi 3,5 persen. Karena itu, koordinasi bersama TPID terus dilakukan untuk menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran,” kata Agus Taufik, Rabu (2/9/2026).
Agus mengatakan pengendalian inflasi dilakukan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Untuk wilayah yang masuk cakupan Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi tahunan Tanjung Selor tercatat 1,4%, Tarakan 2,1%, sedangkan satu wilayah lainnya berada di angka 1,8%.
Kondisi tersebut jauh lebih rendah dibandingkan 2022. Saat itu, inflasi tahunan Kaltara sempat mendekati 7%.
“Inflasi sudah mereda dibandingkan kondisi pada 2022 yang hampir mencapai 7 persen secara tahunan. Kita berharap kondisi ini terus terjaga sehingga inflasi tetap berada dalam rentang sasaran hingga akhir tahun,” ujarnya.
BI Waspadai Harga Minyak
Meski inflasi masih terkendali, BI Kaltara tetap mewaspadai ketidakpastian ekonomi global dan potensi konflik geopolitik yang dapat mendorong kenaikan harga minyak dunia.
Agus menyebut harga minyak dunia yang telah berada di atas US$ 80 dan mendekati US$ 90 per barel perlu menjadi perhatian.
Menurutnya, kenaikan harga minyak dapat memberikan efek berantai terhadap berbagai sektor, terutama transportasi dan logistik.
“Kenaikan harga bahan bakar dapat menimbulkan efek pengganda di berbagai sektor, mulai dari transportasi, logistik, makanan, dan sektor lainnya,” jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah masih mempertahankan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar. Agus menilai perubahan harga BBM bersubsidi yang mengikuti harga pasar berpotensi memberikan tekanan lebih besar terhadap inflasi.
Pasokan Pangan Jadi Perhatian
Selain energi, BI juga menyoroti persoalan pasokan pangan. Kaltara masih bergantung pada pasokan sejumlah komoditas dari daerah lain.
Karena itu, kelancaran distribusi menjadi salah satu kunci untuk menjaga stabilitas harga.
“Kita juga menghadapi risiko dari sisi pasokan makanan. Kaltara masih bergantung pada pasokan dari wilayah lain. Karena itu, ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan harus terus dijaga, termasuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung kegiatan industri,” tutur Agus.
BI bersama TPID provinsi dan kabupaten/kota akan terus memperkuat koordinasi untuk memastikan pasokan pangan tersedia dan distribusi berjalan lancar.
Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga harga kebutuhan masyarakat tetap stabil sekaligus mempertahankan inflasi Kaltara dalam sasaran hingga akhir 2026.
Peliput: Raden
