DetailNews.id, Tarakan – Kredit investasi di Kalimantan Utara (Kaltara) tumbuh hingga sekitar 91 persen. Bank Indonesia (BI) menilai lonjakan tersebut menjadi sinyal positif semakin kuatnya peran perbankan dalam mendorong pembangunan dan aktivitas ekonomi daerah.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kaltara Agus Taufik mengatakan pertumbuhan kredit investasi menjadi salah satu indikator membaiknya fungsi intermediasi perbankan di daerah.
“Secara umum, terutama kredit investasi yang tumbuh 91 persen. Artinya ini bagus, karena dalam konteks peran intermediasi untuk mendorong pembangunan di daerah juga sudah semakin optimum,” kata Agus Taufik.
Selain kredit investasi, aset perbankan di Kaltara juga tumbuh sekitar 17 persen. Di tengah ekspansi tersebut, kualitas kredit tetap terjaga. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) tercatat hanya 0,65 persen.
Menurut Agus, rendahnya NPL menunjukkan kualitas penyaluran kredit perbankan di Kaltara masih relatif baik.
Tak hanya sektor perbankan, transaksi digital juga terus berkembang. Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Kaltara kini telah mencapai sekitar 140 ribu pengguna, dengan pertumbuhan sekitar 18 persen.
Agus menyebut angka tersebut masih menyisakan ruang besar untuk memperluas penggunaan QRIS di masyarakat.
“Jumlah pengguna QRIS di Kalimantan Utara sekitar 140 ribu. Artinya masih ada peluang atau room untuk kita menambah jumlah pengguna baru QRIS di Kaltara,” ujarnya.
Dari sisi merchant, sekitar 125 ribu pelaku usaha telah menggunakan QRIS sebagai kanal pembayaran. Sementara volume transaksi QRIS tercatat mencapai sekitar 6,66 juta transaksi.
Agus mengatakan angka tersebut menunjukkan penerimaan masyarakat terhadap transaksi digital semakin kuat.
“Akseptasi digital di Kaltara semakin ke sini semakin meningkat, baik dari sisi masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, dan sebagainya,” jelasnya.
BI juga terus mendorong digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Digitalisasi tersebut mencakup pembayaran pajak, retribusi, hingga transaksi pemerintah daerah lainnya.
Agus menekankan digitalisasi harus bermuara pada kemudahan bagi masyarakat. Pembayaran yang sebelumnya mengharuskan warga datang dan mengantre diharapkan dapat dilakukan melalui kanal digital.
“Logikanya, orang bayar pajak, orang bayar retribusi harus dipermudah. Jangan sampai harus antre. Digitalisasi itu sebenarnya ke sana,” tuturnya.
BI berharap penguatan intermediasi perbankan dan percepatan digitalisasi transaksi dapat terus berjalan beriringan. Dengan begitu, akses pembiayaan semakin luas dan aktivitas ekonomi masyarakat di Kaltara menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien.
Peliput: Raden
