DetailNews.id, Dumai — Keabsahan dokumen izin penjualan minuman beralkohol (Minol) di Supermarket Batam Jaya, Kota Dumai, menjadi sorotan. Persoalan tersebut mencuat setelah adanya pemeriksaan tim pengawas yang disebut menemukan sejumlah persoalan terkait dokumen perizinan yang digunakan dalam aktivitas penjualan Minol.
Sorotan semakin menguat karena dokumen izin tersebut disebut terbit setelah Pemerintah Kota Dumai mengeluarkan Surat Edaran Nomor 510/108.1/SE/2026 tentang Moratorium Izin Penjual Minuman Beralkohol.
Jika surat edaran tersebut masih berlaku dan belum dicabut, publik tentu mempertanyakan dasar penerbitan izin tersebut serta kewenangan pejabat atau instansi yang menerbitkannya.
Persoalan ini mencuat dalam pemeriksaan yang dilakukan tim pengawas pada 26 Agustus 2026 dan melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, dalam pemeriksaan tersebut muncul persoalan mengenai dokumen izin Minol yang digunakan Batam Jaya. Dokumen tersebut bahkan disebut tidak tercatat atau tidak pernah diterbitkan oleh instansi yang disebut sebagai penerbit.
Namun, informasi tersebut masih memerlukan penjelasan dan verifikasi resmi dari instansi berwenang agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.
Dalam proses pemeriksaan, minuman beralkohol yang menjadi objek pengawasan disebut kemudian dipindahkan ke gudang. Sementara itu, status dan keabsahan dokumen perizinan tersebut belum mendapat penjelasan terbuka kepada publik.
Kondisi tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan, termasuk apakah telah dibuat berita acara pemeriksaan dan langkah apa yang akan dilakukan pemerintah daerah apabila ditemukan pelanggaran administrasi maupun dugaan pelanggaran hukum.
Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, Satpol PP Dumai dinilai perlu memberikan penjelasan resmi terkait persoalan tersebut.
Sejumlah pertanyaan publik yang perlu dijawab antara lain mengenai keabsahan izin, waktu penerbitan, dasar hukum, pencatatan dalam sistem perizinan, serta kesesuaiannya dengan kebijakan moratorium yang telah dikeluarkan Pemerintah Kota Dumai.
Selain itu, apabila dalam pemeriksaan ditemukan bahwa dokumen tersebut memang tidak pernah diterbitkan oleh instansi yang berwenang, publik juga perlu mengetahui langkah yang telah dan akan dilakukan pemerintah terhadap persoalan tersebut.
Penjelasan resmi dinilai penting agar polemik tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Pemerintah Kota Dumai melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga diharapkan segera memberikan penjelasan mengenai status perizinan Batam Jaya.
Apabila dokumen izin tersebut sah, pemerintah dapat menjelaskan dasar hukum dan pencatatannya. Sebaliknya, jika ditemukan persoalan administrasi atau ketidaksesuaian dalam penerbitannya, pemerintah perlu menyampaikan langkah penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.
Jika proses pemeriksaan masih berlangsung, informasi mengenai tahapan pemeriksaan juga penting disampaikan kepada publik.
Keterbukaan tersebut diperlukan untuk memastikan penerapan aturan berlangsung secara konsisten terhadap seluruh pelaku usaha, khususnya terkait kebijakan moratorium izin penjualan minuman beralkohol.
Polemik mengenai izin Minol Batam Jaya pada akhirnya bukan hanya berkaitan dengan aktivitas penjualan minuman beralkohol, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan kredibilitas administrasi pemerintahan.
Karena itu, masyarakat membutuhkan fakta dan penjelasan resmi dari pihak yang memiliki kewenangan.
Satpol PP Dumai bersama OPD terkait diharapkan dapat memberikan klarifikasi mengenai hasil pemeriksaan pada 26 Agustus 2026, status dokumen izin yang dipersoalkan, serta tindak lanjut yang telah dilakukan.
Dengan adanya penjelasan resmi, publik dapat memperoleh informasi yang utuh sekaligus mencegah berkembangnya dugaan maupun spekulasi terkait persoalan tersebut.
Peliput: Nazli
