DetailNews.id, Sulut – Sejarah perjuangan bangsa kembali mencatat nama ulama besar yang pernah mengangkat senjata melawan kolonialisme Belanda. Muslim Muhammad Khalifah atau lebih dikenal sebagai Kiai Modjo, tokoh penting dalam Perang Jawa bersama Pangeran Diponegoro, resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh pemerintah.
Penghargaan tersebut diserahkan Presiden Prabowo Subianto kepada ahli waris Kiai Modjo bersama 18 tokoh lainnya dalam upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 93/TK/Tahun 2026 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Nama Kiai Modjo tercantum sebagai salah satu tokoh dari Provinsi Sulawesi Utara.
Pengakuan negara ini kembali mengangkat perjalanan hidup Kiai Modjo, sosok ulama yang memiliki peran penting dalam menggalang kekuatan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda pada Perang Jawa 1825–1830.
Kiai Modjo lahir sekitar 1792 di Desa Mojo, Pajang, Jawa Tengah. Ia dikenal dengan sejumlah nama, antara lain Kiai Madja, Kiai Modjo, dan Bagus Khalifah.
Ia berasal dari keluarga bangsawan. Ayahnya, Iman Abdul Ngarip, merupakan keturunan keluarga Keraton Surakarta yang memilih mengabdikan diri dalam dakwah dan penyebaran agama Islam. Sementara ibunya, Raden Ajeng Mursilah, merupakan saudara perempuan Sultan Hamengku Buwana III.
Latar belakang keluarga tersebut juga membuat Kiai Modjo memiliki hubungan kekerabatan dengan Pangeran Diponegoro, putra sulung Sultan Hamengku Buwana III dari seorang istri selir.
Meski memiliki hubungan dengan lingkungan keraton, Kiai Modjo dikenal melalui aktivitas keagamaan dan pengaruhnya di tengah masyarakat.
Ketika Perang Jawa pecah pada 1825, Kiai Modjo menjadi salah satu tokoh kepercayaan Pangeran Diponegoro. Ia berperan sebagai ulama sekaligus panglima perang yang membantu menggalang kekuatan untuk menghadapi pasukan Belanda.
Pengaruhnya tidak hanya terlihat dalam strategi perlawanan bersenjata, tetapi juga dalam upaya menghimpun para ulama dan tokoh agama dari berbagai daerah.
Sejumlah catatan sejarah menyebut Kiai Modjo berhasil mengajak puluhan tokoh agama untuk bergabung dalam perjuangan. Di antaranya 88 kiai desa, 11 syekh, 18 pejabat urusan agama, serta 15 guru mengaji. Ulama dari Begelen, Kedu, Mataram, Pajang, Madiun, dan Ponorogo juga disebut turut memperkuat barisan perlawanan, termasuk sejumlah santri perempuan.
Selain terlibat dalam perjuangan bersenjata, Kiai Modjo juga pernah mengikuti perundingan dengan pihak Hindia Belanda pada 29 Agustus 1827 di Klaten, Jawa Tengah. Peran tersebut menunjukkan keterlibatannya dalam perjuangan melalui jalur perlawanan maupun diplomasi.
Perjuangan Kiai Modjo bersama para pengikutnya akhirnya mendapat tekanan besar dari kekuatan militer Belanda. Setelah bertahun-tahun terlibat dalam perang gerilya, pasukannya disergap tentara kolonial yang dipimpin Letnan Kolonel Joseph Le Bron de Vexela di kawasan Mlangi, Sleman.
Kiai Modjo bersama ratusan pengikutnya kemudian ditangkap dan dibawa ke Salatiga sebelum akhirnya diasingkan ke Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara.
Jauh dari tanah kelahirannya, Kiai Modjo menjalani sisa hidup di tanah pengasingan hingga wafat pada 20 Desember 1849. Tondano pun menjadi bagian penting dari perjalanan akhir hidup tokoh Perang Jawa tersebut.
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional pada 10 November 2026 menjadi pengakuan negara atas perjuangan Kiai Modjo. Selain mengabadikan namanya dalam sejarah nasional, penghargaan ini juga mengingatkan kembali hubungan sejarah antara perjuangan di tanah Jawa dan keberadaan Kiai Modjo di Tondano, Sulawesi Utara.
Peliput : Dade
