DetailNews.id, Bolsel – Rehabilitasi 53 sekolah dengan dukungan anggaran Rp38 miliar, program beasiswa kedokteran, bantuan bagi pelaku UMKM, hingga pembangunan infrastruktur menjadi sejumlah prioritas yang mengemuka dalam pembahasan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Tahun Anggaran 2027.
Agenda tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Bolsel yang dirangkaikan dengan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 dan Pembicaraan Tingkat II untuk Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2027, Rabu (11/11/2026), di Ruang Rapat DPRD Bolsel.
Dalam agenda Propemperda 2027, sebanyak enam Raperda usulan DPRD diterima untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bolsel mengusulkan empat Raperda, yakni tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta Perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
Penetapan Propemperda diharapkan dapat memastikan proses pembentukan produk hukum daerah berjalan terencana dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dinamika pembangunan.
Sementara dalam pembahasan APBD 2027, sejumlah sektor strategis menjadi perhatian, di antaranya pemenuhan belanja wajib dan mengikat, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, peningkatan pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pada sektor pendidikan, dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp38 miliar disiapkan untuk merehabilitasi 53 sekolah. Selain itu, perhatian juga diberikan terhadap program beasiswa pendidikan S1 kedokteran dan peningkatan alokasi anggaran bagi tenaga medis.
Untuk mendorong ekonomi kerakyatan, pemerintah daerah merencanakan penyertaan modal bagi pelaku UMKM dengan estimasi bantuan sebesar Rp5 juta untuk setiap usaha. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas usaha kecil dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dukungan pembangunan dari pemerintah pusat dengan nilai hampir Rp100 miliar juga menjadi bagian dari pembahasan. Anggaran tersebut mencakup pembangunan Kampung Nelayan, program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), serta peningkatan dan perbaikan kawasan transmigrasi.
Selain menentukan prioritas program, efisiensi anggaran dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah turut menjadi perhatian, termasuk pengelolaan Dana Desa yang harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Bolsel Dr. (C) H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., Sekretaris Daerah, para Asisten Setda, pimpinan OPD, camat, ASN di lingkungan Kompleks Perkantoran Panango, serta para sangadi se-Kabupaten Bolsel.
Peliput : Dodi
