DetailNews.id, Tarakan – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai mematangkan persiapan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Rapat pembahasan tata tertib Dewan Pengupahan dijadwalkan berlangsung pada Jumat (13/11/2026), sembari menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnakertrans Kaltara, H. Asnawi, S.Sos., M.Si., mengatakan rapat tersebut akan melibatkan sejumlah unsur, mulai dari pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS), Biro Hukum, perwakilan pengusaha hingga serikat pekerja.
“Jumat nanti kita dari Disnakertrans mengadakan rapat pembahasan tatib tim pengupahan provinsi. Salah satunya membicarakan persiapan penetapan upah, sembari menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Asnawi kepada wartawan di Hotel Tarakan Plaza, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, petunjuk teknis pemerintah pusat menjadi acuan penting sebelum pembahasan besaran kenaikan UMP dilakukan. Termasuk mekanisme perhitungan dan penggunaan indeks tertentu dalam formula pengupahan.
Asnawi mengakui dirinya berharap kenaikan UMP Kaltara 2027 bisa lebih tinggi. Bahkan, dia berharap besaran upah minimum setidaknya mampu menyamai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
“Kalau saya maunya lebih dari itu. Tetapi kita punya aturan main yang harus ditaati. Ada ketentuan resmi yang harus kita ikuti,” ujarnya.
Dia menegaskan, penetapan UMP tidak bisa hanya berdasarkan keinginan pemerintah daerah maupun tuntutan masing-masing pihak. Perhitungannya harus mengacu pada regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Kalau bisa melebihi KHL, itu harapan saya. Tetapi sampai sekarang belum ada petunjuk bagaimana perhitungannya,” tuturnya.
Asnawi menyebut pertumbuhan ekonomi dan inflasi menjadi sejumlah indikator yang akan dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan. Data tersebut nantinya akan disampaikan BPS untuk menjadi bahan perhitungan.
Dia juga menyinggung penggunaan indeks tertentu atau koefisien alfa dalam formula pengupahan. Namun, besaran yang akan digunakan masih menunggu ketentuan teknis dari pemerintah pusat.
Terkait jadwal pengumuman UMP 2027, Asnawi menyebut berdasarkan ketentuan pengupahan, pengumuman semestinya dilakukan pada pertengahan November. Meski begitu, dia tidak menutup kemungkinan adanya perubahan jadwal seperti tahun sebelumnya.
“Kalau berdasarkan ketentuan, sebenarnya pertengahan November sudah harus diumumkan. Tetapi tahun kemarin ada pengunduran, baru Desember diumumkan. Mungkin pemerintah pusat juga melihat situasi ekonomi,” jelasnya.
UMP nantinya menjadi salah satu dasar bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Besaran UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP.
Peliput: Raden
