DetailNews.id, Jember – Menolak penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ratusan massa di Jember menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kabupaten Jember, Sabtu (20/6/2026). Mereka mendesak pemerintah mengevaluasi Badan Gizi Nasional (BGN) tanpa mengorbankan program yang dinilai memberi manfaat bagi masyarakat.
Aksi yang berlangsung tertib itu diawali dengan long march dari kawasan bundaran double way Universitas Jember menuju kantor DPRD Jember dengan pengawalan aparat kepolisian. Sejumlah pelaku usaha Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) turut bergabung bersama massa dalam kegiatan tersebut.
Dalam orasinya, massa menolak tuntutan pembubaran BGN yang belakangan muncul menyusul dugaan kasus korupsi yang menyeret sejumlah pejabat lembaga tersebut. Mereka menilai penegakan hukum harus difokuskan kepada individu yang terlibat, tanpa menghentikan program yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat.
“Silakan hukum siapa pun yang terbukti melakukan korupsi, tetapi jangan hentikan Program Makan Bergizi Gratis karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar salah satu orator.
Salah seorang pelaku usaha SPPG, Achmad Sudiyono, menilai Program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan permintaan hasil pertanian.
“Program ini memberikan manfaat luas, mulai dari membuka lapangan kerja hingga membantu petani dan meningkatkan kualitas gizi anak-anak,” katanya.
Koordinator lapangan aksi, Agus Nur Yasin, menyebut MBG sebagai salah satu program strategis pemerintah yang perlu terus dilanjutkan. Ia juga mendorong adanya pembenahan tata kelola BGN agar pelaksanaan program berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Menurut Agus, evaluasi terhadap BGN penting dilakukan untuk memastikan program tetap berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Aspirasi massa diterima langsung Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim. Ia menyatakan siap meneruskan tuntutan tersebut kepada Presiden Republik Indonesia melalui surat resmi.
“Kami akan menyampaikan aspirasi masyarakat ini kepada Presiden dengan catatan bahwa perbaikan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program tetap harus dilakukan,” ujar Halim.
Sementara itu, Wakil Ketua Satgas MBG Jember sekaligus anggota DPRD Jember, Ahmad Khoirozi, menegaskan evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh hingga ke tingkat pelaksana di daerah.
Pihaknya berencana melakukan penyisiran terhadap ratusan unit SPPG di Kabupaten Jember untuk menindaklanjuti informasi terkait dugaan keberadaan unit yang tidak beroperasi atau fiktif.
“Perbaikan program harus menyeluruh, tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga sampai ke level pelaksana di daerah agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Setelah mendengarkan tanggapan pimpinan DPRD Jember, massa aksi membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan aparat keamanan.
Peliput : Lukman
