Ajwan Kharie
Aktivis Universitas Pasifik Morotai
DetailNews.id – Ada hal menarik pada masa akhir periodesasi bupati dan wakil bupati Morotai. Yakni bukan tentang ikhwal primordialisme tetapi dalam konteks semangat geografis yang disebut putra daerah. Di mana kata putra daerah menjadi solutif dalam pilihan diksi untuk Pejabat Bupati Pulau Morotai yang akan datang (22 Mei 2022).
Secara etimologis Otonomi berasal dari Bahasa Yunani, yang mempunyai arti yaitu: “autos” yang berarti sendiri dan “nomos” yang berarti aturan. Maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa semangat otonomi daerah adalah daerah mengurusi dirinya sendiri yang sesuai dengan perundang-undangan.
Sedangkan dalam undang-undang No. 32, Tahun 2004 dan UU 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah atau desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi. Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Publik Indonesia.
Tentu kepemimpinan daerah tidak dapat dipimpin oleh pemimpin yang hanya bermodalkan konfiguratif semata dan aksesibilitas. Tetapi harus ditunjang oleh moral yang baik, seberapa besar kemauan dan komitmenya untuk bekerja keras. Kemudian mewakafkan seluruh waktunya sebagai pemimpin atau pun seberapa mampu ia membangun kepemimpinan kolektif yang profesional, kompeten dan berintegritas. Apalagi masuknya karteker Morotai nanti, ia tidak hanya sekedar sibuk mengurusi kegiatan pilkada yang akan datang.
Karteker yang nantinya di tetapkan harus memiliki kemampuan yang cukup untuk memimpin dan membimbing masyarakat. Serta memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas- tugas dan ketegasan dalam memimpin. Ia memiliki wawasan, pandangan yang luas dan mampu menjawab keluhan masyarakat dari berbagai persoalan di daerah ini.
Sementara yang lebih primer adalah kelayakan, itu sebabnya kita tegaskan agar Pejabat Bupati harus benar-benar “Original” asli orang Morotai. Yang tak terlepas dari suku Tobelo -Galela (Togale) dan saya berharap Gubernur harus selektif dan memahami apa yang di inginkan orang Morotai. Jangan sampai dicampur adukkan dengan sikap politik yang tidak sehat tetapi harus sesuai kapasitas dan ekspektasi publik Morotai.
