DetailNews.id, Jakarta — Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) DEN Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Dr. Rekson Silaban, SE., M.Si., menyebut Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KSBSI 2026 menjadi momentum strategis bagi gerakan buruh untuk mengawal lahirnya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.
Menurut Rekson, waktu yang tersedia untuk memperjuangkan substansi regulasi baru tidak panjang. Karena itu, forum Rakernas harus dimanfaatkan untuk menyatukan pandangan dan merumuskan kepentingan terbaik bagi pekerja Indonesia.
“Kita berada di momentum yang sangat strategis. Dua bulan lebih kita akan ada undang-undang yang baru. Tahun ini, insyaallah kita akan memperoleh sebuah undang-undang yang bagus,” kata Rekson saat pembukaan Rakernas KSBSI 2026, Rabu (26/8/2026).
Ia mengatakan KSBSI telah terlibat dalam proses penyusunan dan penyempurnaan berbagai usulan yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan pekerja saat ini sekaligus melindungi pekerja di masa depan.
Ia menekankan keberadaan serikat buruh tetap menjadi elemen penting dalam memastikan kebijakan ketenagakerjaan tidak mengabaikan kepentingan pekerja.
Mantan Presiden DEN KSBSI itu, mengajak peserta Rakernas membayangkan kondisi buruh apabila tidak ada organisasi serikat pekerja yang memperjuangkan kepentingan mereka.
“Coba kita bayangkan Indonesia tanpa serikat buruh. Tanpa KSBSI, tanpa serikat buruh, kita bisa pastikan hidup buruh Indonesia akan semakin menderita,” ujarnya.
Di tengah dinamika politik dan kebijakan nasional, Rekson menegaskan posisi gerakan buruh harus tetap kritis terhadap pemerintah. Menurutnya, KSBSI berpegang pada prinsip tripartisme dan dialog sosial sebagai mekanisme utama dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan.
“Kita tetap kelompok kritis kepada pemerintah, tetapi kita tidak pernah berkepentingan untuk menjatuhkan pemerintah. Kita bukan partai oposisi, walaupun kita menentang berbagai kebijakan pemerintah,” tegasnya.
Ia menilai pergantian pemerintahan tidak otomatis menjamin kehidupan buruh menjadi lebih baik. Karena itu, gerakan buruh harus lebih mengedepankan perjuangan kebijakan dan solusi melalui mekanisme demokrasi.
Dia mengingatkan agar serikat buruh tidak kehilangan karakter sebagai gerakan yang terus memperjuangkan perubahan. Menurutnya, gerakan buruh dan mahasiswa merupakan gerakan yang memiliki basis ideologis sehingga tidak boleh cepat puas terhadap kondisi yang ada.
“Gerakan buruh tidak pernah berhenti berpikir dan menawarkan alternatif solusi kepada pemerintah,” katanya.
Tiga Pertanyaan untuk Masa Depan KSBSI
Dalam kesempatan tersebut, Rekson menyampaikan tiga hal penting yang menurutnya harus menjadi bahan refleksi seluruh jajaran KSBSI agar organisasi mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan zaman.
Pertama, apakah nilai-nilai publik yang diperjuangkan organisasi masih relevan?
Rekson mengingatkan seluruh jajaran KSBSI untuk kembali pada alasan utama organisasi didirikan, yakni memperjuangkan kepentingan buruh. “KSBSI didirikan untuk membela buruh. Kita harus ingat sejak kita dilahirkan, misi yang kita sumbangkan kepada publik adalah memperjuangkan buruh,” ujarnya.
Kedua, apakah organisasi memiliki kapasitas untuk menjalankan misi tersebut?
Menurutnya, perjuangan buruh merupakan sejarah yang tidak pernah berakhir. Perubahan regulasi, perkembangan teknologi dan revolusi industri terus menciptakan tantangan baru yang menuntut serikat pekerja beradaptasi. “Perubahan selalu lebih cepat bertumbuh ketimbang kemampuan kita beradaptasi. Tanpa adaptasi, kita tidak relevan,” katanya.
Ketiga, apakah organisasi memiliki legitimasi dan dukungan eksternal?
Rekson menilai serikat buruh tidak mungkin berkembang hanya dengan mengandalkan jumlah anggota. Dukungan pemerintah, dunia usaha, BPJS Ketenagakerjaan dan berbagai pemangku kepentingan lainnya juga diperlukan.
Menurutnya, hubungan eksternal menjadi penting dalam memperjuangkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), membangun komunikasi dengan pemerintah, memperjuangkan regulasi yang berpihak kepada pekerja hingga membangun unit-unit serikat pekerja di perusahaan.
“Tiga unsur tersebut membuat organisasi ini akan mengalami keberlanjutan. Pertama, kita harus mengingat nilai-nilai apa yang kita sumbangkan kepada publik. Kedua, apakah kita memiliki kapasitas untuk menjalankannya. Ketiga, apakah kita memiliki dukungan eksternal,” jelas Rekson.
Ia menyebut ketiga aspek tersebut sebagai fondasi penting bagi sustainability atau keberlanjutan organisasi. Sebagai MPO, ia merasa memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan organisasi agar tetap berjalan sesuai mandat perjuangannya.
“MPO tugasnya menasihati supaya organisasi ini berjalan di rel yang benar,” tegasnya.
Rakernas KSBSI 2026 sendiri diikuti jajaran Korwil KSBSI dari seluruh Indonesia serta pimpinan DPP 13 federasi yang berafiliasi dengan KSBSI. Forum tersebut menjadi salah satu agenda penting untuk mengevaluasi organisasi sekaligus menyusun strategi perjuangan menghadapi perubahan dunia kerja dan regulasi ketenagakerjaan.
Peliput: Raden
