DetailNews.id, Tarakan – Keterbatasan ruang fiskal masih menjadi tantangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam menjalankan sejumlah program pelayanan masyarakat. Hal itu disampaikan anggota DPRD Kaltara Supa’ad Hadianto saat kegiatan kunjungan daerah pemilihan (Kundapil) di Tarakan, Sabtu (22/8/2026).
Supa’ad mengatakan kondisi keuangan daerah membuat pemerintah perlu menyesuaikan sejumlah alokasi anggaran dengan kemampuan APBD yang tersedia. Dua di antaranya yakni pembiayaan BPJS Kesehatan dan program beasiswa.
Untuk pembiayaan BPJS Kesehatan yang ditanggung Pemprov Kaltara, anggarannya pada 2025 tercatat sekitar Rp 24 miliar. Sementara pada 2026, alokasi tersebut menjadi sekitar Rp 19,8 miliar.
Penyesuaian anggaran tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat berpengaruh terhadap jumlah masyarakat yang memperoleh pembiayaan BPJS dari pemerintah provinsi.
“Sekitar 12 ribu penerima manfaat BPJS yang ditanggung pemerintah provinsi berpotensi mengalami pengurangan,” kata Supa’ad.
Selain sektor kesehatan, penyesuaian anggaran juga terjadi pada program beasiswa. Anggaran beasiswa Pemprov Kaltara yang pada 2025 mencapai sekitar Rp 15 miliar, pada 2026 dialokasikan sebesar Rp 5 miliar.
Supa’ad menjelaskan, keterbatasan anggaran membuat pemerintah provinsi melakukan penyesuaian terhadap mekanisme penyaluran beasiswa. Jika sebelumnya cakupan penerima relatif lebih luas, saat ini penyaluran dilakukan melalui kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi.
“Kita menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Pemerintah provinsi tahun ini hanya mampu menganggarkan sebanyak Rp 5 miliar,” ujarnya.
Kondisi fiskal tersebut juga perlu menjadi perhatian dalam pembahasan APBD Kaltara 2027. Berdasarkan pembahasan awal KUA-PPAS, kemampuan APBD Kaltara pada 2027 diperkirakan berada di kisaran Rp 2,3 triliun atau tidak jauh berbeda dengan APBD 2026.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah bersama DPRD perlu menentukan skala prioritas agar program yang dianggarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Dengan kondisi anggaran seperti ini, kita memang harus melihat mana yang menjadi prioritas dan benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tuturnya.
Meski ruang fiskal terbatas, Supa’ad memastikan DPRD Kaltara akan tetap mendorong dan mengawal program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, peningkatan ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia.
“Kami akan mengawal program-program pemerintah yang memang betul-betul arahnya untuk kepentingan masyarakat, meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan ekonomi masyarakat, termasuk sektor kesehatan,” ujarnya.
Supa’ad menilai kegiatan Kundapil menjadi kesempatan penting bagi anggota DPRD untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat sekaligus melihat kebutuhan yang berkembang di lapangan.
“Tujuan Kundapil itu mendekatkan anggota DPRD dari dapil kepada masyarakat yang selama ini membantu dan memilih anggota DPRD untuk duduk di DPRD Provinsi Kaltara,” katanya.
Dia mengajak masyarakat terus menyampaikan aspirasi serta ikut mengawasi pelaksanaan program pemerintah. Dengan demikian, keterbatasan anggaran yang ada tetap dapat diarahkan pada program-program yang paling dibutuhkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Peliput: Raden
