DetailNews.id, Tarakan – Persoalan Beasiswa Kaltara Unggul kembali menjadi bahan curhatan warga. Hal itu disampaikan masyarakat saat Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Supa’ad Hadianto, S.E., bersilaturahmi bersama Paguyuban Keluarga Trenggalek di Tarakan, Minggu (9/8/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Yuli Aryani, warga Trenggalek yang juga Bendahara RT 5, Kelurahan Juata Permai, Tarakan.
Selain menjadi ajang silaturahmi, pertemuan dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan pertanyaan kepada Supa’ad. Salah satu yang menjadi perhatian adalah persoalan perubahan skema serta mekanisme pelaksanaan Beasiswa Kaltara Unggul.
Masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh perubahan mekanisme program tersebut. Karena itu, Supa’ad kembali memberikan penjelasan mengenai informasi yang diperolehnya dalam forum resmi DPRD Kaltara, termasuk terkait petunjuk teknis (juknis), kemampuan anggaran daerah dan mekanisme pelaksanaan program.
“Saya kembali menjelaskan karena masih banyak masyarakat yang bertanya. Jangan sampai informasi hanya didapat dari pemberitaan, sementara masyarakat belum mendapatkan penjelasan secara utuh mengenai teknis dan juknisnya,” kata Supa’ad.
Informasi mengenai perubahan skema Beasiswa Kaltara Unggul yang sebelumnya disampaikannya kepada masyarakat bukan merupakan tafsir atau pendapat pribadi.
Menurutnya, informasi tersebut diperoleh saat Komisi IV DPRD Kaltara melakukan pembahasan dan mendapatkan penjelasan dari Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) terkait pelaksanaan program beasiswa.
Penjelasan tersebut kemudian disampaikan kembali kepada masyarakat agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi mengenai perubahan mekanisme program.
“Saya menyampaikan informasi itu berdasarkan penjelasan resmi yang saya peroleh. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar mengenai perubahan skema beasiswa,” jelasnya.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Supa’ad memastikan perubahan skema Beasiswa Kaltara Unggul tidak berarti pengawasan DPRD terhadap program tersebut berhenti. Justru DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan dan juknis yang telah ditetapkan.
Pengawasan tersebut mencakup proses pelaksanaan, transparansi, akuntabilitas, keadilan serta ketepatan sasaran penerima manfaat.
“Yang harus kita kawal adalah pelaksanaannya. Apakah sudah sesuai juknis, apakah prosesnya transparan, adil dan akuntabel. Itu yang menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD,” tegasnya.
Beasiswa Kaltara Unggul tetap penting bagi masyarakat Kaltara. Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, program tersebut dinilai masih menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap akses pendidikan.
Ia mengakui program tersebut belum mampu menyelesaikan seluruh persoalan pendidikan di Kaltara. Namun, keberadaannya tetap perlu dijaga dan dievaluasi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.
“Program ini memang belum bisa menyelesaikan seluruh persoalan pendidikan di Kalimantan Utara. Namun, setidaknya menjadi bagian dari solusi di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas,” ujarnya.
Dalam pertemuan dengan masyarakat, Supa’ad mengaku sengaja menggunakan istilah “curhat” untuk membuka ruang komunikasi yang lebih santai dan dekat dengan warga.
Menurutnya, masyarakat tidak harus menyampaikan persoalan melalui forum formal. Warga juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan secara langsung kepada wakil rakyat.
“Aspirasi itu jangan hanya disampaikan secara formal, tetapi masyarakat juga harus merasa nyaman menyampaikan apa yang mereka rasakan,” tuturnya.
Dalam silaturahmi bersama Paguyuban Keluarga Trenggalek tersebut, warga menyampaikan sejumlah masukan dan persoalan yang mereka hadapi. Aspirasi tersebut kemudian ditampung Supa’ad sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya sebagai anggota DPRD Kaltara.
Masukan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD terhadap berbagai program pemerintah, termasuk Beasiswa Kaltara Unggul. Ia berharap komunikasi langsung antara masyarakat dan wakil rakyat dapat terus dilakukan sehingga berbagai persoalan di lapangan dapat diketahui secara langsung dan tidak berhenti pada informasi dari pemberitaan.
Khusus untuk Beasiswa Kaltara Unggul, Supa’ad mendorong agar pelaksanaannya terus diperbaiki, disosialisasikan secara terbuka dan dijalankan sesuai juknis.
“Masukan dari masyarakat menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan Beasiswa Kaltara Unggul ke depan semakin baik, transparan dan tepat sasaran,” tutupnya.
Peliput: Raden
