DetailNews.id, Bengkulu – Pemerintah Desa Lubuk Tanjung, Kecamatan Air Napal, bersama Polres Bengkulu Utara menggelar sosialisasi hukum dan pencegahan tindak pelanggaran hukum bagi aparatur desa serta masyarakat, Rabu (24/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Desa Lubuk Tanjung tersebut dihadiri Kepala Desa Lubuk Tanjung Rudi Agustri, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, perwakilan Polres Bengkulu Utara sebagai narasumber, serta sejumlah undangan lainnya.
Kepala Desa Lubuk Tanjung, Rudi Agustri, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, sosialisasi hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus mencegah terjadinya berbagai persoalan yang berpotensi menimbulkan konflik di lingkungan desa.
“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat agar kita semua memahami mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, terutama yang berkaitan dengan persoalan hukum. Kami lebih mengutamakan upaya pencegahan sehingga berbagai permasalahan hukum di tengah masyarakat dapat dihindari,” ujar Rudi.
Ia berharap melalui kegiatan tersebut masyarakat semakin memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara serta mampu menerapkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari.
Sementara itu, Camat Air Napal, Amir Makhmud, SE, dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hak dan kewajiban hukum, sekaligus memberikan edukasi mengenai langkah-langkah pencegahan tindak pidana di tingkat desa.
“Kita semua ingin masyarakat di Kecamatan Air Napal tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga memahami jalur hukum yang benar dan berani melapor apabila menemukan permasalahan yang memerlukan penanganan hukum. Karena itu, kami menghadirkan pihak kepolisian agar materi yang disampaikan lebih jelas dan mudah dipahami bersama,” kata Amir.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Selain itu, sinergi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan aparat penegak hukum diharapkan terus terjalin dalam upaya membangun budaya hukum yang kuat di tengah masyarakat.
Peliput : Musmulyadi
